Bupati KDS: Masa Depan Pembangunan Kabupaten Bandung Harus Bertumpu pada Big Data

KETIK, BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak bisa lagi disusun berdasarkan perkiraan atau asumsi. Pemerintah, kata dia, membutuhkan data yang akurat dan objektif agar setiap program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan KDS usai mengikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang dilakukan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Agus Nuwibowo bersama tim di Rumah Dinas Bupati Bandung, Selasa 16 Juni 2026.

Pendataan terhadap KDS menjadi penanda dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bandung. Secara nasional, kegiatan yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali itu berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

"Perbaikan data ini sangat diperlukan. Mudah-mudahan hasil sensus ini bisa lebih objektif dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Data tersebut nantinya akan menjadi bagian dari big data yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah," ujar KDS.

Menurutnya, akurasi data menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan daerah, mulai dari penyusunan program, penentuan prioritas, hingga pengalokasian anggaran agar lebih tepat sasaran.

"Pemerintah akan berorientasi pada data yang dihasilkan BPS. Dengan data yang objektif dan terbarui, program-program yang disusun diharapkan dapat lebih tepat sasaran," katanya.

Karena itu, KDS mengimbau masyarakat dan para pelaku usaha di Kabupaten Bandung untuk memberikan informasi yang jujur kepada petugas sensus.

"Sampaikan informasi yang seakurat mungkin. Kalau kaya jangan bilang miskin, kalau miskin juga jangan bilang kaya. Artinya, data yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya," ujarnya.

Ia menilai partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang benar merupakan bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Sebab, kebijakan yang baik hanya dapat dihasilkan dari data yang berkualitas.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Bandung Agus Nuwibowo mengatakan data hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi salah satu fondasi penting dalam proses perencanaan pembangunan di masa mendatang.

"Perencanaan yang tepat akan menghasilkan tujuan yang lebih baik. Karena itu, data yang akurat sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan," kata Agus.

Ia mengapresiasi kesediaan KDS menjadi responden pertama dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bandung. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk mendukung kegiatan pendataan nasional tersebut.

"Alhamdulillah beliau merespons dengan baik. Ini menjadi contoh bagi seluruh masyarakat dan pelaku ekonomi untuk menerima petugas kami. Berikan data dengan jujur dan sebenar-benarnya, karena data yang akurat sangat bermanfaat untuk perencanaan pembangunan ke depan," ujarnya.

BPS Kabupaten Bandung memastikan seluruh petugas sensus yang turun ke lapangan dilengkapi identitas resmi. Masyarakat pun diharapkan berpartisipasi aktif selama proses pendataan berlangsung guna mendukung tersedianya data ekonomi yang berkualitas bagi pembangunan daerah maupun nasional.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi di Indonesia. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta evaluasi berbagai program ekonomi di tingkat pusat maupun daerah.(*)