.png){kind=logo}
KETIK, BANDUNG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung MA Hailuki mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bandung meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut.
Menurut Hailuki, capaian tersebut menunjukkan semakin baiknya tata kelola keuangan daerah yang dibangun melalui kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh perangkat daerah.
"Opini WTP ini tentu harus kita syukuri sebagai pencapaian positif atas kinerja bersama kepala daerah, DPRD, dan OPD Kabupaten Bandung," kata Hailuki, Jumat 20 Juni 2026.
Namun demikian, politisi Partai Demokrat itu menilai raihan WTP tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin efektif dan berdampak pada pembangunan.
Menurutnya, salah satu tantangan yang masih harus diperkuat adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Bandung.
Hailuki mengatakan peningkatan PAD dapat dilakukan melalui berbagai inovasi pelayanan dan digitalisasi sistem perpajakan daerah tanpa harus menambah beban masyarakat.
"PAD harus terus dioptimalkan melalui inovasi dan digitalisasi pelayanan kepada wajib pajak. Yang penting tidak menambah beban pajak rakyat," ujarnya.
Ia menilai pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat transparansi dan efisiensi pelayanan publik.
Selain penguatan pendapatan, Hailuki juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah. Menurutnya, setiap program dan kegiatan yang dibiayai APBD harus memiliki manfaat yang jelas dan terukur bagi masyarakat.
Karena itu, belanja modal yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik harus direncanakan secara lebih tertib, efisien, dan tepat sasaran.
"Ke depan, belanja daerah baik belanja modal, belanja operasi, belanja subsidi harus dialokasikan lebih tertib dan selektif lagi agar pengelolaan anggaran belanja lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," katanya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari raihan opini audit, tetapi juga dari sejauh mana anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan warga.
Menurut Hailuki, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar setiap rupiah yang dikelola melalui APBD dapat menghasilkan manfaat pembangunan yang nyata.
"WTP adalah capaian yang membanggakan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana tata kelola keuangan yang baik itu mampu diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang semakin baik dan pembangunan yang semakin dirasakan masyarakat," ujarnya.
Ia berharap raihan opini WTP ke-10 berturut-turut dapat menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kemandirian fiskal daerah, serta mempercepat pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung.(*)
