Muhadjir Effendy Dorong Muhammadiyah Sumatera Berani Ambil Risiko Bisnis Untuk Kemandirian

KETIK, BUKITTINGGI – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhadjir Effendy menekankan pentingnya keberanian melakukan terobosan untuk membangun kemandirian ekonomi Muhammadiyah dari tingkat wilayah dan daerah.

Pesan tersebut disampaikan Muhadjir saat menghadiri Silaturahmi dan Regional Meeting Muhammadiyah se-Sumatera di Bukittinggi, pada Sabtu, 20 September 2026.

Dalam agenda yang dihadiri Sekretaris PP Muhammadiyah Izzul Muslimin serta para ketua dan perwakilan sembilan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) se-Sumatera itu, Muhadjir memaparkan strategi penguatan ekonomi Muhammadiyah.

Menurut Muhadjir, tata kelola keuangan Muhammadiyah yang sangat ketat membuat pimpinan di tingkat wilayah, daerah, maupun amal usaha harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Namun, kondisi tersebut tidak seharusnya membuat Muhammadiyah takut mengembangkan usaha.

“Muhammadiyah bukan pemilik modal besar untuk membuat perusahaan berjejaring dari pusat hingga ke daerah-daerah. Kemandirian ekonomi Muhammadiyah justru tumbuh melalui inisiatif dari bawah yang kemudian berjejaring secara nasional,” kata Muhadjir.

Ia menilai karakter pertumbuhan dari bawah tersebut justru menjadi salah satu kekuatan Muhammadiyah. Menurutnya, kemampuan bertahan lebih dari satu abad tidak terlepas dari pilihan strategi KH Ahmad Dahlan yang berani mengambil pendekatan berbeda dalam menjalankan dakwah.

Muhadjir mencontohkan sikap KH Ahmad Dahlan yang bersikap kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda, termasuk menjadi guru agama di sekolah Belanda. Pengalaman tersebut kemudian digunakan untuk membangun sekolah dan rumah sakit Muhammadiyah yang inklusif.

Selain memiliki DNA dakwah, Muhadjir menyebut Muhammadiyah juga memiliki DNA ekonomi. Dalam bidang dakwah, anak KH Ahmad Dahlan, Irfan Dahlan, dikirim ke India untuk belajar di Lahore sebelum kemudian menetap di Thailand untuk berdakwah.

Sementara dalam bidang ekonomi, KH Ahmad Dahlan disebut merupakan saudagar batik pada masanya. Anak KH Ahmad Dahlan dari RA Sutidjah Widyaningrum, Raden Haji Dhuri, juga dikirim ke Prancis dan dititipkan kepada seorang pastor untuk belajar seni musik sekaligus berbisnis.

“Saat pulang Raden Dhuri membangun pabrik sarung untuk diekspor dan dealer sepeda, lalu sempat menjadi bendahara Hoofdbestuur Muhammadiyah pada masa kepemimpinan KH Mas Mansur. Kyai Mas Mansur ingin agar Dhuri menulari kemandirian ekonomi melalui tradisi saudagar pada Muhammadiyah,” terang Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Muhammadiyah kemudian menempatkan ekonomi sebagai pilar ketiga pada Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Makassar. Namun, Muhadjir mengakui pilar tersebut masih belum terlihat sekuat pendidikan serta pelayanan kesehatan dan sosial.

Persoalan tersebut turut menjadi sorotan Ketua PWM Sumatera Utara Prof. Hasyimsah Nasution. Ia menilai kemandirian ekonomi Muhammadiyah belum terhubung dengan banyak aspek lain dalam persyarikatan.

“Majelis ekonomi masih banyak diisi dosen ekonomi bukan pengusaha atau pelaku ekonomi, jadi lebih banyak berdiskusi,” kata Hasyimsah.

Menurut Hasyimsah, Muhammadiyah membutuhkan rekayasa ekonomi yang berjalan beriringan dengan rekayasa sosial. Ia juga mendorong wilayah tidak hanya membicarakan persoalan, tetapi menetapkan prioritas yang dapat melahirkan terobosan.

“Wilayah jangan cerita masalah-masalah tetapi ada prioritas berdasarkan terobosan yang ada di PP,” ujarnya.

Muhadjir membenarkan bahwa pola pertumbuhan Muhammadiyah memang berangkat dari bawah. Ia membandingkannya dengan pendekatan konglomerasi yang memiliki kemampuan membangun jaringan bisnis besar secara langsung dan menawarkan saham kepada publik.

Karena itu, ia meminta Muhammadiyah memiliki perhitungan risiko yang matang ketika mengembangkan kegiatan bisnis. Sikap hati-hati tetap diperlukan karena menjadi bagian dari karakter organisasi yang telah bertahan panjang.

“Muhammadiyah harus bisa mengukur risk appetite. Muhammadiyah bisa berumur sangat panjang salah satunya karena kehati-hatiannya. Ia lebih mirip marathon alih-alih sprint. Ia tau kapan mempercepat lari, kapan mengambil nafas, dan mengatur ritme agar mencapai tujuan dengan tepat,” ungkap Muhadjir.

Dalam pengembangan ekonomi, Muhadjir juga mencontohkan pengalamannya ketika menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Menurutnya, bisnis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan internal kampus lebih realistis untuk menopang finansial.

Ia melihat sektor riil dapat dikembangkan dengan memanfaatkan ekosistem Muhammadiyah yang memiliki ratusan rumah sakit, puluhan ribu sekolah, dan ratusan kampus.

Salah satu contoh yang disampaikan Muhadjir adalah pembangunan pabrik infus untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit Muhammadiyah. Ia menyebut kebutuhan infus dalam setahun mencapai 16 hingga 18 juta botol. Jika 10 hingga 40 persen kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui produk sendiri, hal itu dinilai sudah sangat baik.

Pengembangan sektor produksi juga dapat diarahkan pada kebutuhan lain, seperti pabrik jarum suntik, kapas, dan perban.

Selain sektor produksi, Muhadjir menyebut bisnis ritel sebagai pilihan lain. Menurutnya, UMKM yang mulai berkembang di lingkungan Muhammadiyah perlu masuk dalam jaringan bisnis ritel agar produk yang dihasilkan memiliki kemasan dan saluran penjualan yang lebih mendukung perkembangan usaha.

“Itulah sebabnya, daerah-daerah harus bisa memunculkan terobosan-terobosan yang kemudian berjejaring satu sama lain,” ungkapnya.

Dalam forum tersebut, persoalan kekayaan Muhammadiyah juga menjadi pembahasan. Ketua PWM Jambi Suhaimi Chan mengatakan Muhammadiyah kerap dipersepsikan sebagai organisasi dengan kekayaan mencapai Rp4 triliun. Persepsi tersebut, menurutnya, membuat pengajuan proposal bantuan terkadang ditolak karena Muhammadiyah dianggap telah memiliki kekayaan besar.

“Padahal kekayaan Muhammadiyah adalah aset atau valuasi, bukan liquid, hal ini harus dicari solusinya agar tidak menjadi beban tetapi menjadi modal kepercayaan atau trust,” harap Suhaimi.

Muhadjir yang juga Penasehat Khusus Presiden Bidang Haji mengapresiasi PWM Sumatera Barat yang menginisiasi pertemuan tersebut. Menurutnya, forum regional semacam itu dapat memperpendek rentang kendali dan memperkuat koordinasi antardaerah.

“Bagus juga kalau bisa diterapkan di regional lain seperti Kalimantan, Sulawesi, atau regional barat, tengah, timur,” kata Muhadjir.

Ketua PWM Sumatera Barat Dr Bahtiar mengatakan kegiatan tersebut dirancang sebagai forum strategis untuk mempertemukan pimpinan Muhammadiyah dari sepuluh provinsi di Sumatera. Pertemuan itu menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik baik, memetakan sumber daya, serta menyusun agenda kolaborasi bersama.

Selain itu, forum tersebut juga diarahkan untuk membangun komitmen bersama dalam menyemarakkan dan menyukseskan Muktamar ke-49 Muhammadiyah di Medan tahun depan. (*)