KETIK, PALEMBANG – Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan kembali memicu gelombang kritik. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Selatan bersama mahasiswa dari 15 perguruan tinggi turun ke jalan dan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mengambil langkah lebih serius menangani karhutla yang terus meluas.
Aksi tersebut digelar pada Selasa 6 September 2026. Mahasiswa menilai kondisi karhutla di Sumsel sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan yang lebih maksimal dari pemerintah.
Koordinator Wilayah BEM Sumsel, Joan dari Universitas Indo Global Mandiri (UIGM), mengatakan terdapat lima poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Namun, persoalan karhutla menjadi salah satu isu utama yang mendapat perhatian dalam aksi tersebut.
“Sebenarnya, kami memiliki lima poin tuntutan, tetapi secara garis besar kami menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla),” kata Joan.
Menurutnya, kondisi karhutla di Sumsel saat ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan biasa. Ia bahkan menyebut situasi yang terjadi di Sumsel telah melampaui kondisi karhutla di wilayah Kalimantan.
Baca Juga:
Kabut Asap Makin Pekat, 57 Persen Hotspot di 18 Konsesi Sumsel Terkonsentrasi di Bumi Mekar Hijau“Kita lihat sendiri bahwa karhutla di Sumatera Selatan, khususnya, saat ini bahkan sudah melampaui wilayah Kalimantan,” ujarnya.
Karena itu, mahasiswa dari 15 kampus memilih turun langsung ke jalan untuk menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Sumsel Herman Deru. Mereka berharap pemerintah daerah memberikan respons konkret terhadap persoalan karhutla sekaligus dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat.
Namun, upaya mahasiswa bertemu langsung dengan Herman Deru belum terealisasi. Gubernur Sumsel disebut sedang berada di Jakarta saat aksi berlangsung.
“Karena itu, kami bersama kawan-kawan dari 15 kampus sepakat turun hari ini untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Bapak Herman Deru,” katanya.
Baca Juga:
BNPB: Karhutla di Enam Provinsi dengan Lahan Gambut Masih BeratPemprov Sumsel merespons aksi mahasiswa tersebut dengan menyatakan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi karhutla. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota serta sejumlah stakeholder disebut terus melakukan upaya pemadaman di wilayah yang terdampak.
Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Sumsel, Apriyadi, mengatakan aksi mahasiswa dari 15 perguruan tinggi merupakan salah satu dari sejumlah aksi yang diterima pemerintah pada hari tersebut.
“Hari ini kita menerima demo dari beberapa komponen. Yang pertama dari adik-adik HMI, kemudian yang kedua dari GMNI. Kemudian yang ketiga yang sedang berlangsung sampai sore, sampai Magrib ini, anak-anak dan adik-adik dari 15 perguruan tinggi,” ujar Apriyadi.
Menurut dia, pemadaman telah dilakukan di sejumlah daerah yang menjadi lokasi karhutla, di antaranya Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin, Musi Banyuasin (Muba), Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), hingga Muara Enim.
Apriyadi mengungkapkan, salah satu persoalan terbesar yang dihadapi petugas adalah keterbatasan sumber air dan sulitnya menjangkau titik kebakaran.
“Air sulit, daya jangkau titik kebakaran dengan permukiman itu jauh, bahkan tidak ada akses. Ini adalah tantangan,” katanya.
Selain persoalan medan, kondisi fisik petugas juga menjadi perhatian. Petugas yang berada di lapangan memiliki keterbatasan daya tahan dan daya jelajah sehingga harus tetap dijaga agar tidak mengalami kelelahan yang berpotensi membahayakan keselamatan.
Penanganan karhutla, kata Apriyadi, tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api. Pemerintah juga harus mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
Gubernur Sumsel telah menginstruksikan para bupati dan wali kota melalui dinas kesehatan masing-masing untuk memberikan penanganan kepada masyarakat yang terdampak kabut asap, terutama warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Di sisi lain, pemerintah juga menanggapi persoalan anggaran penanganan karhutla yang mencapai Rp30 miliar.
Pemprov Sumsel memastikan penggunaan anggaran tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi. Pemerintah menyatakan penggunaan dana akan dibuka kepada masyarakat setelah proses penggunaannya berjalan.
“Sekarang ini sudah berproses. Kita juga tidak mau, kita harus ada asas kehati-hatian. Jangan sampai nanti di belakang hari penggunaan uang ini menyisakan masalah,” ujarnya.
Salah satu tuntutan mahasiswa adalah agar pemerintah melakukan penanganan karhutla secara maksimal dan berkelanjutan, termasuk pemadaman selama 24 jam atau pola kerja 7x12 jam.
Menanggapi tuntutan tersebut, Pemprov Sumsel menyatakan akan berupaya semaksimal mungkin menekan dampak karhutla.
“Kita berusaha semaksimal mungkin. Kita ini bukan Sangkuriang, tapi kita berusaha. Bismillah, insyaallah, siapa tahu dengan adik-adik HMI dan komponen demo hari ini, malam hari ini hujan deras, besok asapnya selesai,” kata Apriyadi.
Pemprov Sumsel mengakui kondisi karhutla saat ini sudah cukup masif. Pemerintah mencatat terdapat sekitar 2.000 titik panas atau hotspot.
Meski demikian, pemerintah memastikan upaya penanggulangan dan pemadaman tetap dilakukan di sejumlah wilayah yang terdampak.
“Ini sudah memang cukup masif. Hari ini saja sudah 2.000 titik hotspot, artinya memang masif. Tapi upaya penanggulangan, pemadaman tetap kita lakukan,” ujarnya.
Gelombang aksi dari mahasiswa tersebut menjadi penanda bahwa persoalan karhutla di Sumsel tidak hanya menyangkut persoalan pemadaman api, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan masyarakat, transparansi penggunaan anggaran, hingga tuntutan agar pemerintah menghadirkan langkah penanganan yang lebih konkret.(*)