Berkas Disebut P21 Hampir 100 Hari, Elis Gugat Enam Pejabat Polisi ke PN Palembang

20 November 2026 12:24 20 Nov 2026 12:24

Nanda Apriadi, Mustopa

Redaksi Ketik.com
Thumbnail Berkas Disebut P21 Hampir 100 Hari, Elis Gugat Enam Pejabat Polisi ke PN Palembang

Kuasa hukum Elis, Desmond Simanjuntak bersama tim, memberikan keterangan kepada awak media usai sidang gugatan PMH di PN Palembang. Seluruh tergugat kembali tidak hadir, Kamis 19 November 2026. (Foto: M Nanda/Ketik.com)

KETIK, PALEMBANG – Gugatan perdata dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan Elis terhadap enam pejabat kepolisian, mulai dari jajaran Polda Sumatera Selatan hingga Kapolri, kembali diwarnai ketidakhadiran seluruh pihak tergugat, Kamis 19 November 2026.

‎Untuk kedua kalinya, keenam tergugat tidak hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, meskipun berdasarkan pemeriksaan majelis hakim, panggilan sidang telah disampaikan secara patut.

‎Perkara dengan nomor 312/Pdt.G/2026/PN Plg tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Chandra Gautama. Majelis hakim akhirnya menunda persidangan dan menjadwalkan pemanggilan kembali terhadap seluruh tergugat pada 10 Desember 2026.

‎Enam pihak yang digugat bukan nama sembarangan. Mereka terdiri dari Kepala Unit 3 Ranmor Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel, Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel, Kapolda Sumsel, Kabareskrim Polri, hingga Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

‎Usai persidangan, advokat penggugat, Desmond Simanjuntak didampingi M. Jasmadi Pasmeindra dan Alan, menegaskan bahwa ketidakhadiran para tergugat telah terjadi sebanyak dua kali berturut-turut.

‎Menurutnya, majelis hakim telah memastikan bahwa seluruh pihak tergugat telah dipanggil secara patut. Karena itu, pihak penggugat berharap pada sidang berikutnya para tergugat hadir secara langsung ataupun melalui kuasa hukum.

‎"Harapan kami, tergugat satu sampai tergugat enam dapat hadir atau mengutus perwakilannya pada persidangan berikutnya. Dengan demikian, proses persidangan bisa berjalan secara adil dan masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk membuktikan dalilnya," ujar Desmond.

‎Ia mengungkapkan, majelis hakim juga sempat menyampaikan bahwa secara prinsip persidangan dapat dilanjutkan apabila para tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak dua kali.

Kendati demikian, pihak penggugat tetap menginginkan seluruh tergugat hadir agar persoalan yang menjadi pokok gugatan dapat dijelaskan secara terbuka di persidangan. 

‎Di balik gugatan perdata yang menyeret enam pejabat kepolisian tersebut, terdapat persoalan penanganan laporan dugaan tindak pidana yang sebelumnya disampaikan Elis ke Polda Sumsel.

‎Desmond menjelaskan, dalam proses penanganan perkara tersebut, berkas perkara disebut telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan.

Namun, menurut pihak penggugat, hampir 100 hari sejak penetapan P21 diterbitkan, belum juga dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.‎

‎Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar pihak Elis mengajukan gugatan PMH ke PN Palembang.

‎"Kami menduga terdapat perbuatan melawan hukum karena kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas dasar itulah kami mengajukan gugatan perdata, mulai dari jajaran terkait di Polda Sumsel hingga Kapolri," jelasnya.

‎Desmond menegaskan, gugatan tersebut merupakan upaya hukum yang ditempuh kliennya untuk menguji dugaan adanya perbuatan melawan hukum dalam proses penanganan perkara pidana tersebut.

‎Pihak penggugat juga mempersilakan seluruh tergugat menggunakan hak hukumnya untuk memberikan penjelasan dan membantah dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan.

‎"Kami berharap tergugat satu sampai tergugat enam yang telah disebutkan dapat menghadiri persidangan. Mereka juga memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan membuktikan apakah benar telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang kami dalilkan dalam gugatan," tegasnya.

‎Kini, perhatian tertuju pada persidangan berikutnya yang dijadwalkan 10 Desember 2026. Apakah keenam pejabat kepolisian tersebut akan hadir atau kembali absen, sekaligus bagaimana majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara, menjadi hal yang dinantikan.(*) 

Tombol Google News

Tags:

kota palembang Pengadilan Negeri Palembang Gugatan Pmh petinggi polri Pejabat Polri Unit Ranmor