KETIK, MALANG – Mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Malang yang tergabung dalam Aliansi Malang BerGerak (MBG) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD dan Balai Kota Malang, Rabu, 17 Juni 2026.
Dalam aksi tersebut, mereka membawa sejumlah tuntutan. Di antaranya meminta penghentian pemborosan APBN, penurunan harga sembako dan BBM, menolak militerisasi sipil serta pasal karet pembungkam kritik, pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memiskinkan koruptor, jaminan harga obat murah dan kesehatan masyarakat, penghentian deforestasi dan alih fungsi lahan, hingga reformasi pemerintahan serta kompetensi pejabat publik.
Jumlah massa aksi kali ini diperkirakan lebih banyak dibandingkan massa Amarah Brawijaya yang telah berunjuk rasa pada Senin, 15 Juni 2026 lalu. Guna menjaga keamanan dan ketertiban, ratusan personel gabungan diterjunkan di sekitar lokasi kegiatan.
Jumlah personel pengamanan gabungan juga ditambah untuk menyesuaikan dengan perkiraan jumlah massa. Pengamanan ketat dilakukan agar penyampaian aspirasi tersebut berlangsung tertib.
"Dari informasi, akan dilaksanakan penyampaian aspirasi dari elemen gabungan mahasiswa. Sesuai dengan arahan Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Putu Kholis Aryana, dipersilahkan menyampaikan aspirasi dengan tertib dan kami layani," ujar Kasi Humas Polresta Malang Kota, Ipda Lukman Sobikhin kepada Ketik.com, Rabu, 17 Juni 2026.
Baca Juga:
FH UB dan KemenHAM Gelar Uji Publik RUU HAM, Target Harmonisasi Rampung Juli–Agustus 2026Ia mengungkapkan, personel gabungan yang dilibatkan terdiri dari berbagai unsur, mulai dari Kepolisian, TNI, Satpol PP, Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan (Dinkes), hingga tim medis.
"Dengan rincian dari Polresta Malang Kota 350 personel, Kodim 30 personel, Satpol 30 personel, Damkar 5 personel, Dishub dan Dinkes masing-masing 10 personel. Sehingga, totalnya berjumlah 435 personel gabungan," jelasnya.
Di samping itu, aparat juga menyiagakan personel tambahan di Mako Polresta Malang Kota. Personel cadangan ini akan dikerahkan untuk mengantisipasi apabila eskalasi unjuk rasa berubah menjadi rawan.
"Apabila situasinya berubah, maka seluruh unsur pengamanan akan dilibatkan. Termasuk pengerahan mobil water canon, juga melihat situasi yang terjadi," terangnya.
Baca Juga:
Dari Duta Koperasi hingga Nakhoda Baru KKMP Cemorokandang: Rekam Jejak Kiagus Firdaus Membumikan Ekonomi KerakyatanDalam kesempatan tersebut, Ipda Lukman kembali menegaskan bahwa pengamanan aksi unjuk rasa oleh personel gabungan tetap mengedepankan pendekatan humanis.
"Tetap, kami mengedepankan langkah persuasif dan humanis dalam setiap tindakan di lapangan. Kami juga mengimbau kepada massa aksi untuk menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, tidak merusak fasilitas umum serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat," tandasnya. (*)