.png){kind=logo}
KETIK, YOGYAKARTA – Gelombang respons pasca kericuhan diskusi publik di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin malam 15 Juni 2026 terus bergulir.
Sejumlah mahasiswa UGM akhirnya angkat bicara untuk meluruskan kronologi sekaligus menyampaikan sikap resmi terkait insiden dalam acara bertajuk “Kopdar Bareng Mas Dar” tersebut.
Pernyataan itu disampaikan ratusan mahasiswa dalam konferensi pers yang digelar di Selasar Utara Kantor Pusat UGM (Balairung), Rabu sore 17 Juni 2026. Langkah ini diambil menyusul beredarnya berbagai potongan video dan narasi di ruang publik yang dinilai belum menggambarkan konteks peristiwa secara utuh.
Perwakilan mahasiswa UGM, Sarah, menegaskan bahwa aksi protes di GIK bukan bentuk penolakan terhadap ruang dialog, melainkan sebuah ekspresi ketidakpercayaan yang akumulatif terhadap pemerintah.
“Perlu ditegaskan bahwa yang terjadi pada malam 15 Juni kemarin di GIK adalah bentuk ekspresi ketidakpercayaan kami terhadap pemerintah yang berulang kali secara jelas menindas rakyat,” ujar Sarah di hadapan awak media.
Kritik Format Diskusi yang Timpang
Menurut Sarah, pergerakan mahasiswa bermula saat berseliweran unggahan di media sosial mengenai rencana kedatangan sejumlah pejabat negara ke kampus UGM. Mahasiswa yang sudah merasa muak lantas berkumpul dan menolak untuk tinggal diam. Pejabat negara yang hadir dalam diskusi garapan Total Politik tersebut di antaranya adalah Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
Namun, format acara bertema “Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa” itu dinilai tidak menyediakan ruang dialog yang setara. Setelah masuk ke lokasi acara, kecurigaan mahasiswa bahwa forum tersebut bukanlah wadah diskusi yang murni atau genuine justru semakin terafirmasi.
“Acara yang dilabeli sebagai wadah diskusi ternyata hanya menjadi ajang pamer pencapaian pemerintah dengan porsi bicara yang timpang sehingga tidak menghasilkan korespondensi yang substantif,” kritiknya.
Ia menambahkan, ketimbang meributkan gesekan fisik di lokasi, publik seharusnya melihat substansi keresahan mahasiswa. Kekecewaan dan ketidakpercayaan tersebut didasari atas tindakan pemerintah yang dinilai melakukan kekerasan secara telanjang lewat berbagai kasus korupsi, penggusuran, hingga penangkapan aktivis.
“Di tengah segala teriakan, bentrokan, dan barang yang terlempar ke arah panggung dari berbagai pihak, yang seharusnya menjadi sorotan adalah rasa muak dan ketidakpercayaan kami terhadap pemerintah,” seru Sarah.
Secara rinci, mahasiswa mengkritik rentetan kebijakan struktural yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Di antaranya adalah pemaksaan program populis bernilai triliunan rupiah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai justru mengorbankan alokasi anggaran pendidikan. Selain itu, mereka menyoroti pelaksanaan mega-proyek food estate yang dianggap menjadi dalih atas perampasan ruang hidup masyarakat adat di Papua, serta rencana revisi Undang-Undang TNI dan RUU Polri yang dinilai mengokupasi ruang sipil secara sistematis.
Rapor Merah dan Isu Papua
Tak hanya isu demokrasi, mahasiswa juga membedah kondisi perekonomian nasional yang kian memburuk. Mereka menyoroti data makro dan mikro ekonomi mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya defisit APBN, kenaikan harga BBM non-subsidi, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor. Mahasiswa juga mengkritik besarnya alokasi anggaran sektor pertahanan dan keamanan yang dinilai lebih besar dibanding sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kondisi ekonomi ini semakin memburuk. Banyak pekerja saat ini bukan lagi menabung untuk mewujudkan impian, melainkan sekadar memperpanjang napas untuk bertahan hidup,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Ketua Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, Messa, menyatakan bahwa kualitas demokrasi tidak bisa hanya diukur dari terselenggaranya forum-forum diskusi formal, melainkan dari sejauh mana prinsip demokrasi dijalankan dalam praktik pemerintahan. Ia juga menuntut transparansi pemerintah terkait situasi di Papua dan meminta dibukanya akses yang lebih luas bagi pers independen.
“Jika memang tidak ada penindasan dan kekerasan terhadap rakyat di Papua, maka tunjukkan kepada publik dengan membuka akses seluas-luasnya bagi pers untuk meliput di Papua,” tegas Messa.
Desak Rektor UGM Ambil Sikap
Dalam pernyataan sikapnya, massa mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan tegas kepada pemerintah. Tuntutan tersebut meliputi desakan pembebasan tahanan politik, penghentian kriminalisasi terhadap aktivis, penarikan militer dari ranah sipil, serta pencabutan draf UU TNI dan UU Polri yang dinilai mencerminkan kemunduran demokrasi serta penegakan hukum yang belum berkeadilan.
Secara khusus, mahasiswa juga menuntut ketegasan dari pimpinan universitas. Mereka mendesak Rektor UGM, Prof Ova Emilia, selaku representasi kelembagaan tertinggi kampus untuk segera menunjukkan sikap dan keberpihakannya terhadap fakta-fakta serta aspirasi yang telah disampaikan oleh mahasiswa.
Konferensi pers tersebut diakhiri dengan seruan solidaritas untuk berbagai kelompok masyarakat, mulai dari buruh, petani, masyarakat adat, hingga perempuan yang sedang memperjuangkan keadilan sosial. Hingga berita ini diturunkan, pihak rektorat UGM belum memberikan komentar resmi terkait tuntutan para mahasiswa tersebut. (*)
