KETIK, TULUNGAGUNG – Guna memperkuat pemahaman publik terkait tata kelola dana umat, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersinergi dengan Komisi VIII DPR RI menggelar kegiatan Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji serta BPIH 1447 H.
Acara yang berlangsung khidmat di Ballroom Victoria Hotel, Tulungagung, pada Senin, 20 April 2026 pagi ini bertujuan memberikan literasi keuangan haji yang komprehensif.
Selain itu, kegiatan ini menjadi momentum untuk menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas BPKH dalam mengelola dana jemaah.
Membangun Kepercayaan Umat Melalui Literasi
Dalam paparannya, anggota Komisi VIII DPR RI, H. An’im Falachuddin, menekankan pentingnya sinergi antara pengawas dan pengelola agar masyarakat mendapatkan informasi akurat mengenai posisi dana haji.
"Masyarakat perlu memahami bahwa dana haji dikelola dengan prinsip syariah, kehati-hatian, transparan, dan memberikan nilai manfaat yang kembali lagi kepada jemaah," ujar H. An’im.
Ia menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab pengawasan DPR RI untuk memastikan keamanan dana umat. Sebagai informasi, sosialisasi serupa sebelumnya juga telah sukses dilaksanakan di Kabupaten Blitar.
H. An’im juga memberikan pesan khusus bagi masyarakat lokal. Ia berharap edukasi ini membawa dampak positif bagi kesejahteraan jemaah, termasuk para tokoh penggerak ekonomi di Tulungagung seperti komunitas petani dan pengelola ikan patin.
Strategi Investasi dan Profesionalisme
Senada dengan hal tersebut, narasumber dari BPKH RI, Yogashwara Vidyan, memaparkan alur teknis pengelolaan keuangan haji. Ia menjelaskan strategi investasi dan posisi dana terkini untuk memberikan gambaran nyata bahwa pengelolaan dilakukan secara profesional.
"Kami ingin menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dititipkan dikelola untuk kemaslahatan jemaah dengan standar profesionalisme tinggi," jelas Yogashwara.
Sinergi Tokoh Agama dan Organisasi Masyarakat
Acara ini juga menghadirkan perspektif keagamaan dan akademis dari Dr. KH. Bagus Ahmadi, M.Sy., M.Pd.I., selaku perwakilan PCNU Tulungagung. Ia memberikan penguatan dari aspek fiqih mengenai pengelolaan harta publik serta pentingnya menjaga kepercayaan terhadap institusi pengelola keuangan haji.
Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai organisasi massa dan profesi di Tulungagung di antaranya, PCNU Tulungagung, PC PERGUNU (Persatuan Guru Nahdlatul Ulama), HIMASAL (Himpunan Alumni Santri Lirboyo) Cabang Tulungagung, IMAP (Ittihadu Mutakhorijin Al-Falah Ploso) Cabang Tulungagung, dan DPC PKB Tulungagung.
Transparansi Menuju Musim Haji 1447 H
Melalui forum ini, para tokoh masyarakat dan penggerak organisasi diharapkan dapat menjadi penyambung lidah informasi bagi jemaah di akar rumput.
Dengan literasi yang kuat, diharapkan tidak ada lagi disinformasi atau hoaks terkait penggunaan dana haji, terutama menjelang persiapan operasional musim haji 1447 H mendatang. (*)
