KETIK, TRENGGALEK – Pantai Mutiara di Kabupaten Trenggalek memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari berbasis ekonomi biru. Namun, pengembangannya dinilai tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan jumlah wisatawan.
Diperlukan tata kelola yang mampu menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial agar kawasan pesisir tetap lestari sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut terungkap dalam penelitian yang dilakukan tim Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan PSDKU Universitas Brawijaya Kediri berjudul Desain Tata Kelola Wisata Pantai Berbasis Ekonomi Biru dengan Pendekatan Socio-Ecological System di Pantai Mutiara Trenggalek.
Penelitian dipimpin oleh Amalia Febryane Adhani Mazaya, bersama Mentari Puspa Wardani dan Supriyadi, S.Pi serta melibatkan mahasiswa dalam proses pengumpulan data, pemetaan, analisis statistik, hingga dokumentasi lapangan. Kegiatan ini didanai melalui Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PSDKU Universitas Brawijaya Kediri Tahun 2026.
Penelitian dilaksanakan selama satu bulan, mulai 2 Juli hingga 2 Agustus 2026. Tim peneliti mengkaji kondisi biofisik kawasan menggunakan Indeks Kesesuaian Wisata (IKW), menghitung daya dukung kawasan, memetakan area wisata melalui Sistem Informasi Geografis (GIS), serta menganalisis karakteristik wisatawan melalui survei terhadap 80 responden.
Analisis juga dilakukan menggunakan metode regresi linier berganda, Travel Cost Method, serta pemetaan peran dan kepentingan para pemangku kepentingan melalui pendekatan Socio-Ecological System.
Wawancara dan pengisisan kuisoner oleh tim penelitian kepada stakeholder POKDARWIS Pantai Mutiara Trenggalek (Foto: Tim Peneliti Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan PSDKU Universitas Brawijaya Kediri)
Hasil penelitian menunjukkan Pantai Mutiara memiliki potensi tinggi untuk pengembangan dua jenis wisata bahari, yakni wisata pantai dan snorkeling. Nilai Indeks Kesesuaian Wisata untuk wisata pantai mencapai 89 persen, sedangkan snorkeling memperoleh nilai 75,44 persen. Keduanya masuk dalam kategori sangat sesuai untuk dikembangkan.
Meski demikian, tim peneliti menegaskan bahwa kapasitas kawasan tetap memiliki batas. Pengelolaan wisata perlu disesuaikan dengan daya dukung lingkungan agar aktivitas wisata tidak mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir, terutama terumbu karang yang lebih rentan terhadap tekanan akibat aktivitas manusia.
Oleh karena itu, kegiatan snorkeling memerlukan pengaturan jumlah peserta, pembagian waktu kunjungan, pendampingan pemandu, hingga penerapan aturan yang melarang wisatawan menyentuh atau merusak terumbu karang.
Dari sisi ekonomi, penelitian menemukan bahwa Pantai Mutiara memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Berdasarkan pendekatan Travel Cost Method, diperoleh surplus konsumen sekitar Rp6,23 juta dan estimasi nilai ekonomi total mencapai sekitar Rp2,78 triliun berdasarkan populasi kunjungan yang digunakan dalam perhitungan.
Nilai tersebut menunjukkan besarnya manfaat yang dirasakan wisatawan dari keberadaan destinasi ini sekaligus menjadi alasan penting untuk menjaga kualitas ekosistem pesisir.
Analisis terhadap perilaku wisatawan juga menunjukkan bahwa biaya perjalanan, usia, tingkat pendidikan, pendapatan, jumlah rombongan, waktu tempuh, dan jarak perjalanan secara bersama-sama memengaruhi jumlah kunjungan. Secara khusus, biaya perjalanan memiliki pengaruh negatif yang signifikan.
Artinya, semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan wisatawan, semakin rendah kecenderungan mereka untuk berkunjung. Temuan tersebut menegaskan pentingnya menjaga aksesibilitas, keterjangkauan biaya, dan kualitas layanan agar daya tarik Pantai Mutiara tetap terjaga.
Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan. Gapoktanhut Rimba Madu Sejahtera dan Pokdarwis dinilai sebagai aktor utama karena memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang tinggi.
Sementara itu, Pokmaswas perlu diperkuat perannya dalam pengawasan lingkungan, sedangkan Koperasi Jasa Sinar Mutiara Sejahtera diharapkan mampu mengarahkan aktivitas ekonomi agar turut mendukung upaya konservasi kawasan.
Melalui pendekatan Socio-Ecological System, tim peneliti menegaskan bahwa manusia, kelembagaan, aktivitas ekonomi, pantai, dan ekosistem terumbu karang merupakan satu kesatuan yang saling memengaruhi.
Ekosistem yang terjaga akan meningkatkan daya tarik wisata dan manfaat ekonomi, sedangkan eksploitasi yang berlebihan justru dapat menurunkan kualitas lingkungan serta mengurangi nilai ekonomi destinasi itu sendiri.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, tim merekomendasikan penerapan tata kelola wisata berbasis ekonomi biru yang kolaboratif dan adaptif.
Langkah yang disarankan meliputi pembatasan jumlah kunjungan sesuai daya dukung kawasan, penetapan zonasi wisata pantai dan snorkeling, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta pengalokasian sebagian pendapatan wisata untuk konservasi, pengelolaan sampah, pemeliharaan fasilitas, dan pengawasan lingkungan.
Melalui pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan, Pantai Mutiara diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat, memperkuat kelembagaan lokal.
Sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 1 tentang Tanpa Kemiskinan dan poin 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem pesisir.(*)
