KETIK, SURABAYA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur Musyafak Rouf menggelar kegiatan reses menyerap aspirasi masyarakat di kantor Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Bubutan Kota Surabaya pada Rabu, 18 November 2026.
Kegiatan reses merupakan kewajiban konstitusional rutin dijalankan tiga kali dalam setahun untuk mendengarkan langsung aspirasi dan kebutuhan warga yang telah memberikan amanah kepadanya.
Sebagai kader NU yang berproses dari bawah mulai dari IPNU, GP Ansor, NU hingga menjadi caleg saat NU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas instruksi PCNU Surabaya di bawah kepemimpinan KH. Asep Saifudin Chalim, ia mengaku bersyukur bisa terus berkhidmah untuk NU dan warga Kota Pahlawan.
”Tahun ini, kami menyalurkan sebanyak 26 unit Mobil Siaga atau ambulans ke berbagai titik, salah satunya kita berikan kepada PAC GP Ansor Bubutan. Semoga ini bisa melayani warga 24 jam saat ada yang sakit atau butuh evakuasi cepat ke rumah sakit,” ujar Cak Syafak, sapaan akrabnya.
Pada kesempatan tersebut juga hadir Rois Syuriah MWCNU Bubutan KH. Abdul Kholiq, Katib Syuriah MWCNU Bubutan Ustadz Abu Amin, Ketua PAC GP Ansor Bubutan Samsul Arifin, tokoh masyarakat, jamaah ibu-ibu serta generasi muda.
Di tempat sama dalam sesi dialog, persoalan yang dirasakan generasi muda cukup mendominasi. Salah satunya datang dari Perwakilan Remaja Masjid (Remas) Nurul Islam yang mengungkapkan betapa sulitnya anak muda saat ini mencari pekerjaan dan mengoptimalkan platform digital untuk mendulang penghasilan.
Menurut Musyafak Rouf, kondisi ekonomi global saat ini tengah diuji oleh berbagai faktor eksternal, mulai dari konflik geopolitik antara Iran melawan Amerika dan Israel hingga rantai pasok minyak dunia ikut tersendat dan harganya melambung sehingga berimbas pada kestabilan ekonomi domestik.
Kendati demikian, ia memastikan pemerintah tidak boleh tinggal diam. Untuk menjawab problem pengangguran di kalangan Gen-Z dan lulusan baru (fresh graduate) SMA maupun S1, DPRD dan Pemprov Jatim telah menyiapkan berbagai skema strategis.
”Persoalan akses pekerjaan, terutama bagi Gen-Z, adalah keluhan yang paling sering saya temui di setiap titik reses. Program pelatihan digitalisasi sudah ada, tetapi belum maksimal karena kendala konektivitas dan kerja sama langsung dengan sektor korporasi,” ungkap politikus senior asal Surabaya tersebut.
Jika tidak ada halangan, lanjut Cak Syafak, pihaknya mematok target khusus pada penyusunan APBD Jatim 2027 untuk memprioritaskan program pelatihan digitalisasi kerja dan permodalan usaha rakyat.
”Kita akan genjot pelatihan platform digital, termasuk penataan regulasi agar UMKM lokal seperti pelaku usaha berbasis aplikasi online tidak tergilas oleh pemilik modal besar. Kita juga punya program seperti barbershop, pelatihan Saleha, hingga bantuan modal KIP Jawara (Perempuan Tangguh) sebesar Rp3 juta per orang,” tuturnya. (*)
