Demi Tepat Sasaran, Anggota DPRD Jatim Cahyo Harjo Ingatkan Kawal Data Penerima Bansos

18 November 2026 19:45 18 Nov 2026 19:45

Fiqih Arfani

Wakil Pemimpin Redaksi
Thumbnail Demi Tepat Sasaran, Anggota DPRD Jatim Cahyo Harjo Ingatkan Kawal Data Penerima Bansos

Anggota DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso di sela kegiatannya di Surabaya beberapa waktu lalu. (Foto: Dok IG @cahyoharjo)

KETIK, SURABAYA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso mengingatkan pendataan desil penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Surabaya tak berhenti dikawal untuk kemudian dievaluasi agar penyalurannya tepat sasaran.

"Hal-hal yang belum sesuai bisa segera diperbaiki agar apa yang diniatkan oleh Presiden Prabowo betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Pendataan desil ini harus betul-betul tepat sasaran," ujarnya di sela kegiatan reses di kawasan Sonokwijenan Surabaya pada Selasa, 17 November 2026.

Menurut dia, keterlibatan ketua RT, ketua RW serta tokoh masyarakat sangat penting untuk memastikan data penerima bantuan sesuai kondisi riil di lapangan.

Dengan demikian, kata dia, warga yang berhak memperoleh bantuan tidak terlewat, sedangkan bagi yang tidak memenuhi kriteria tidak masuk dalam daftar penerima.

Anggota DPRD Jatim asal Fraksi Partai Gerindra tersebut mengapresiasi peran masyarakat Sonokwijenan yang dinilai aktif mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program perlindungan sosial di lingkungan masing-masing.

Sementara itu, di samping persoalan bansos, dalam reses tersebut warga juga menyampaikan aspirasi terkait program KIP Jawara yang menyasar pemberdayaan perempuan.

Cahyo menyebut program tersebut mendapat respons positif masyarakat. Selama dua tahun pelaksanaan, ia telah menyalurkan bantuan kepada lebih dari 450 perempuan di Surabaya dengan nilai Rp3 juta per penerima.

Anggota Komisi E DPRD Jatim berencana mengusulkan peningkatan kuota penerima KIP Jawara pada 2027 dan 2028 sekaligus mendorong penyederhanaan persyaratan. Menurut dia, kebutuhan masyarakat harus menjadi perhatian utama sehingga kendala administrasi tidak menghambat akses warga terhadap program pemberdayaan pemerintah. (*)

Tombol Google News

Tags:

DPRD Jatim Politisi Gerindra serap aspirasi data bansos Masa reses Kota Surabaya