KETIK, SURABAYA – Anggaran penanganan banjir pada 2027 untuk Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) mengalami penurunan sebesar Rp224 miliar, dari RAPBD mencapai Rp2,15 triliun, namun yang disetujui sekitar Rp2,3 triliun.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan menyampaikan penurunan anggaran itu dipengaruhi sejumlah pekerjaan besar yang telah diselesaikan. Namun demikian, penyelesaian titik genangan yang masih tersisa akan terus dilakukan secara bertahap hingga 2029.
"Penurunan ini sebagian karena beberapa pengerjaan besar susah tuntas. Sisa titik genangan nanti secara berkelanjutan kami selesaikan sampai 2029," dikutip dari laman DPD PDI Perjuangan, Senin, 9 November 2026
Ia menambahkan, sebagian pekerjaan saluran lingkungan di kawasan perkampungan kini telah terakomodasi melalui dana kelurahan (dakel). Skema tersebut membantu mengurangi beban pembiayaan yang harus ditanggung APBD Kota Surabaya.
Namun, ia mengingatkan agar penyesuaian anggaran tidak mengurangi upaya pengendalian banjir maupun peningkatan kualitas infrastruktur jalan.
“Tetapi kami harapkan tidak mengurangi upaya pengendalian banjir dan perwujudan infrastruktur jalan yang baik,” tegasnya.
Mengenai kemungkinan Surabaya bebas banjir saat musim hujan, Eri menyebut orientasi penanganan pemkot saat ini mengurangi jumlah titik genangan sekaligus memperpendek durasi genangan.
Peningkatan kapasitas rumah pompa, penambahan saluran dan pembangunan bozem, katanya menjadi bagian dari mengurangi genangan. Ia berharap dampak genangan tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya.
"Kalau mau zero banjir sudah fokus orientasinya pada mengurangi titik genangan dan lama genangan. Upaya peningkatan kapasitas rumah pompa, penambahan saluran, bozem-bozen ini bagian dari itu. Kami berharap dampaknya tidak signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya," tegasnya.
Selain mengandalkan APBD, Pemkot Surabaya juga menyiapkan pembiayaan alternatif sekitar Rp 600 miliar untuk pembangunan saluran pada 2026 dan 2027.
Komisi C DPRD Surabaya pun menaruh perhatian pada kesinambungan program tersebut agar penurunan anggaran tidak menghambat penyelesaian pekerjaan pengendalian banjir yang masih berjalan. (*)
