KETIK, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa salah satu fokus utama Pemkot Surabaya adalah melindungi masyarakat dari risiko pinjaman online (pinjol) ilegal dan praktik rentenir.
Pemkot Surabaya menginisiasi program penyaluran kredit melalui Puspita PT BPR Surya Arta Utama. Program ini menjadi garda terdepan, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor padat karya, untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang aman dan terjangkau.
"Kami sampaikan, kalau ingin meminjam sesuatu atau uang untuk pergerakan ekonomi, pinjamlah di kredit kami di Puspita BPR. Kami turun ke semua lapisan masyarakat agar masyarakat juga terbiasa dan mengerti supaya tidak terjerat beban pinjol," ujar Eri pada Kamis 12 Juni 2025.
Menurutnya, program ini juga memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat agar memilih jalur pembiayaan yang legal dan resmi, sekaligus membangun budaya keuangan yang sehat.
Ia mendorong percepatan transformasi ekonomi melalui pembayaran digital atau nontunai. Salah satu inovasi yang digencarkan adalah program KatePay bagi pelajar SD-SMP, yang menggunakan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai metode pembayaran di lingkungan sekolah dan alat transportasi umum.
"Ini kami lakukan, kalau di tempat kami yang terkait dengan pembayaran gaji dan lain-lainnya juga langsung masuk ke bank, tidak kami terima secara manual. Kami memang belajar betul untuk mengurangi yang tidak menggunakan digital," jelasnya.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur Yunita Larasati, yang hadir mendampingi Wali Kota Eri Cahyadi pada virtual assessment TPAKD Award 2025.
“Transaksi QRIS bersama Pemkot Surabaya juga sangat baik, dan ini dibantu oleh Pemkot dalam sosialisasi pembayaran cashless atau nontunai ke sekolah, perkantoran, dan lain-lain," ungkapnya.
Pihaknya bersama Pemkot Surabaya secara aktif bekerja sama dalam memberikan literasi keuangan kepada masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat dapat memahami pengelolaan keuangan dan dapat mengakses produk keuangan seluas-luasnya.
“Kami bekerja sama memberikan literasi keuangan bersama Pemkot Surabaya, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan bijak dalam memilih produk keuangan, baik produk simpanan, pinjaman maupun investasi,” jelas Yunita (*)
Pemkot Surabaya Komitmen Lindungi Masyarakat dari Jeratan Pinjol Ilegal dan Rentenir
12 Juni 2025 18:16 12 Jun 2025 18:16
Shinta Miranda, Mustopa
Redaksi Ketik.com
Virtual assessment TPAKD Award 2025 di Ruang Kerja Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Foto: Humas Pemkot Surabaya)
Tags:
Eri Cahyadi LITERASI KEUANGAN tpakd Wali Kota Surabaya Pinjol Ilegal praktik rentenir OJK PT BPR Surya Arta UtamaBaca Juga:
Dugaan Skandal Kredit Fiktif, PT Sinarmas Multifinance Banyuwangi Dilaporkan ke PolisiBaca Juga:
Penuhi Hak Penyandang Disabilitas, DPRD Surabaya Dorong Pemerintah Bentuk Peraturan DaerahBaca Juga:
OJK Dorong Literasi Keuangan Perempuan, 64,5 Persen Pelaku UMKM Dikelola Kaum IbuBaca Juga:
Kasus CSR BI-OJK Rp28,38 Miliar Mandek, Gugatan Praperadilan untuk KPK Segera DiajukanBaca Juga:
Investor Pasar Modal Jawa Barat Tembus 4,8 Juta, Tertinggi di IndonesiaBerita Lainnya oleh Shinta Miranda
30 Oktober 2025 15:28
Banyaknya Keluhan Masyarakat Soal Motor Brebet, DPRD Surabaya Dorong Pertamina Tak Hanya Minta Maaf
29 Oktober 2025 05:15
Pendidikan untuk Siapa? Petani Kedung Cowek Terancam Tergusur Demi Sekolah Rakyat
28 Oktober 2025 21:11
Makna Baru Sumpah Pemuda Menurut Yona Bagus: Gen Z Hadapi Perang Pikiran dan Inovasi
28 Oktober 2025 19:05
Marak Konten Mihol, Pemkot Surabaya Minta Influencer Tak Jadi Corong Iklan
28 Oktober 2025 18:57
Benang Emas, Saat Mesin Jahit Mengubah Nasib Ratusan Warga MBR Surabaya
