.png){kind=logo}
KETIK, SLEMAN – Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istinewa Yogyakarta mengambil langkah untuk memperkuat tata kelola jaminan kesehatan masyarakat.
Pada Selasa 7 Juli 2026, Bupati Sleman, Harda Kiswaya, memimpin delegasi lintas instansi dalam kunjungan studi tiru ke RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah untuk mendalami sistem rujukan BPJS yang efektif dan efisien.
Rombongan ini mencakup pimpinan legislatif, jajaran Dinas Kesehatan, manajemen RSUD Sleman dan RSUD Prambanan, hingga perwakilan BPJS Kesehatan Kabupaten Sleman, yang bersama-sama membedah pola penataan rujukan dari Puskesmas ke rumah sakit agar lebih tertata dan tepat sasaran.
Layanan di Tengah Tantangan
Dalam pertemuan tersebut, Plt Bupati Pekalongan, Sukirman, berbagi kunci keberhasilan wilayahnya dalam menghadapi tantangan jaminan kesehatan semesta (UHC).
Meski sempat menghadapi pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, Pekalongan sukses menjaga stabilitas layanan melalui sistem verifikasi yang ketat dan transparan.
"Tantangan penyesuaian fiskal nasional menuntut tata kelola yang taktis. Melalui pola verifikasi serta koordinasi yang transparan bersama BPJS Kesehatan, program perlindungan medis masyarakat tetap berjalan stabil dan hak-hak pelayanan medis bagi warga penerima jaminan daerah dapat terpenuhi secara optimal," jelas Sukirman.
Mekanisme verifikasi "buka-tutup" (cut-off) yang diterapkan Pekalongan menjadi poin penting yang dipelajari rombongan asal Sleman.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, memimpin studi tiru ke Kabupaten Pekalongan untuk membedah sistem rujukan kesehatan yang adaptif dan solutif demi memberikan pelayanan prima bagi warga Sleman. (Foto: Pemkab Sleman for Ketik.com)
Efisiensi Belanja dan Penguatan Pelayanan
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menyatakan bahwa temuan dan mekanisme manajerial di RSUD Kajen merupakan referensi berharga yang siap diadaptasi di Kabupaten Sleman.
Ia menegaskan bahwa di tengah kondisi fiskal saat ini, pemerintah daerah dituntut untuk lebih cermat dalam pengelolaan anggaran melalui prinsip "kencangkan ikat pinggang".
"Kita harus memastikan efisiensi belanja rujukan medis dengan mengoptimalkan alur pelayanan secara berjenjang. Prioritasnya adalah memberdayakan fasilitas kesehatan milik pemerintah dan mengoptimalkan peran tenaga kesehatan di daerah," tegas Bupati Harda.
Sebagai tindak lanjut, kolaborasi antara Dinas Kesehatan Sleman, RSUD Sleman, RSUD Prambanan, serta seluruh Puskesmas akan segera dilakukan untuk memformulasikan alur rujukan internal dan sistem konsultasi yang lebih adaptif.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus memastikan bahwa alokasi jaminan kesehatan warga Sleman benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan. (*)
