KETIK, SLEMAN – Perjuangan ahli waris almarhum Ngadiman alias Mangun Prasodjo untuk mempertahankan hak atas tanah yang di yakini warisan leluhur mereka bergulir di meja hijau. Sidang perdana perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan nomor register 253/Pdt.G/2026/PN Smn digelar di Pengadilan Negeri Sleman, Rabu, 18 November 2026, dengan agenda pembacaan surat gugatan.
Para ahli waris terdiri Sri Purwani, Tri Rahardjo, Sri Rusmiyati, Joko Sutomo, Dra Sri Budiyarti, Bambang Wahyudi, Aryo Bagiastomo, dan Putri Kebak Bagiastami mengaku terpaksa menempuh jalur hukum demi mencari keadilan.
Mereka menggugat Lurah Kelurahan Tamanmartani, Kalasan, Sleman sebagai Tergugat I dan Yayasan Pendidikan Desa Tamanmartani c.q. Taman Kanak-Kanak Pertiwi Tamanan Kalasan sebagai Tergugat II, serta Keraton Yogyakarta sebagai turut tergugat.
Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Intan Tri Kumalasari SH didampingi hakim anggota Irma Wahyuningsih SH MH dan Ari Prabawa SH MH. Di muka persidangan, Hakim Ketua menyatakan upaya mediasi ditutup karena buntu dan langsung melanjutkan ke agenda pembacaan gugatan. Majelis Hakim menetapkan sidang berikutnya beralih ke sistem elektronik (e-Court), dengan agenda Jawaban Tergugat pada 25 November 2026 mendatang.
Duduk Perkara Versi Penggugat
Tim kuasa hukum penggugat dari Kantor Hukum Hamzal Wahyudin SH & Partners, Christina Natalia Riesty Setyawan dan Hamzal Wahyudin, saat memberikan keterangan usai sidang perdana gugatan sengketa tanah Tamanmartani. (Foto: Fajar R/Ketik.com)
Seusai sidang, tim kuasa hukum penggugat Hamzal Wahyudin SH, dan Christina Natalia Riesty Setyawan SH MH, dari Kantor Hukum Hamzal Wahyudin SH & Partners, membeberkan pokok sengketa atas tanah seluas 750 meter persegi di Bulak Dusun Caturharjo, Tamanmartani, Kalasan, Sleman.
"Objek tanah tersebut tercatat secara sah dalam Kutipan Daftar Buku C Desa Tamanmartani Nomor Letter C 611, Persil 48 atas nama almarhum Ngadiman," ungkap Hamzal.
Mantan Ketua LBH Yogyakarta ini menyebutkan, konflik bermula pada 2023 ketika kliennya bermaksud mendaftarkan tanah peninggalan almarhum yang wafat pada 18 Maret 2001 dan status warisnya dikuatkan Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Smn melalui program PTSL. Namun, proses pengukuran dan pemasangan patok dihentikan oleh Lurah Tamanmartani.
Pihak kalurahan mengklaim sebagian bidang tanah tersebut telah berstatus Tanah Kas Desa. Di atas objek sengketa kini berdiri bangunan TK Pertiwi Tamanan Kalasan yang didirikan warga sejak 1986 serta Pendopo Joglo Dusun Caturharjo yang baru dibangun pada 2022 lalu.
Selaku pihak penggugat Hamzal menegaskan bahwa tindakan ini cacat hukum. Merujuk Pasal 1338 KUHPerdata, tanah Letter C 611 tersebut tidak pernah mengalami peralihan hak dalam bentuk apa pun sejak dipegang almarhum Ngadiman maupun para ahli waris.
"Hingga saat ini, belum pernah ada proses peralihan kepemilikan yang dilakukan baik oleh Alm Ngadiman Alias Mangun Prasodjo ataupun oleh Para Penggugat, baik dalam bentuk ganti kerugian, tukar guling, jual beli, maupun bentuk lainnya atas sebagian atau seluruhnya tanah objek sengketa," tegasnya.
Akibat hilangnya penguasaan fisik tanah selama puluhan tahun, para penggugat menuntut ganti rugi materiil Rp111 juta (kalkulasi sewa tanah selama 37 tahun dari 1989 hingga 2026 sebesar Rp3 juta per tahun) serta kerugian immateriil Rp200 juta akibat pencemaran nama baik keluarga. Total tuntutan ganti kerugian mencapai Rp311 juta.
Respons Pihak Tergugat
Kuasa hukum Keraton Yogyakarta selaku turut tergugat, B Hengky Widhi Antoro, usai pembacaan gugatan perkara perdata nomor 253/Pdt.G/2026/PN Smn. (Foto: Fajar R/Ketik.com)
Menanggapi adanya gugatan tersebut, tim kuasa hukum Kalurahan Tamanmartani selaku Tergugat I, Hendra Adi Riyanto SH MH, menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berjalan.
Menurut Hendra, terkait perkara ini sebelumnya pernah dilakukan mediasi akan tetapi tidak diperoleh kesepakatan damai. Usai pembacaan gugatan, agenda berikutnya jawaban atas gugatan penggugat.
"Kami pada prinsipnya mengikuti proses hukum yang ada. Ini juga dalam rangka kepastian hukum bagi para pihak terkait hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa," ujar Hendra seusai persidangan.
Sementara itu, pihak Keraton Yogyakarta (turut tergugat, red) melalui kuasa hukumnya, B Hengky Widhi Antoro SH MH, mengatakan penanganan sengketa tanah kalurahan berpedoman pada regulasi keistimewaan.
"Kita melihat tanah kalurahan itu kan hak primernya, hak miliknya ada pada Keraton. Hak sekundernya, pemanfaatannya ada pada kalurahan. Itu bisa menggunakan mekanisme sewa atau kerja sama pemanfaatan. Dasarnya Pergub 24 Tahun 2024," ujar Hengky.
Ia menambahkan, berdasarkan catatan, tanah di Tamanmartani tersebut dulunya telah melalui proses persetujuan penukaran tanah untuk pembangunan TK Pertiwi pada 10 Februari 1986, serta dicatatkan dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Kalurahan.
Hengky juga menyebutkan bahwa perkara serupa sempat diputus dengan status NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) lantaran dinilai kurang pihak karena belum menyertakan Keraton Yogyakarta. (*)
