KETIK, PEMALANG – Aliansi Masyarakat Pagergunung Bersatu (AMPB) menyatakan siap menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat sekaligus mengawal jalannya pemerintahan Desa Pagergunung, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua AMPB, Slamet Tarjoyo atau akrab disapa ST, dalam kegiatan sarasehan bersama sejumlah warga Pagergunung, Minggu Malam, 22 November 2026.
Dalam kesempatan itu, Slamet menegaskan bahwa AMPB mendukung program kerja kepala desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026. Namun, dukungan tersebut tidak menghilangkan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan desa.
"AMPB mendukung program Kepala Desa terpilih di Pilkades 2026. Namun kami siap mengkritik, menyuarakan, serta mengawal suara warga jika Kepala Desa terpilih menyimpang," tegas Slamet.
Ia mengungkapkan, meskipun organisasi tersebut baru terbentuk, AMPB telah menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penggunaan anggaran yang tercatat untuk pembangunan atau rehabilitasi kios pasar milik Desa Pagergunung.
Menurut Slamet, hingga saat ini pihaknya menilai Desa Pagergunung tidak memiliki kios maupun pasar milik desa sebagaimana yang tercantum dalam informasi dan data yang diterima AMPB.
Berdasarkan data awal yang diterima, terdapat dua pos anggaran yang menjadi perhatian, yakni pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp184.600.000 dan tahun anggaran 2026 sebesar Rp11.672.400.
"Nilainya fantastis, hingga ratusan juta," ungkapnya.
Atas temuan data awal tersebut, AMPB bersama sejumlah warga berencana menggelar aksi untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban pemerintah desa terkait penggunaan anggaran tersebut.
Slamet menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, terlebih anggaran yang digunakan bersumber dari uang negara dan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
AMPB berharap Pemerintah Desa Pagergunung dapat memberikan keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga realisasi penggunaan anggaran dana desa.
Pihaknya juga mendorong agar setiap aspirasi dan pengaduan masyarakat mendapat perhatian serta ditindaklanjuti secara terbuka oleh pemerintah desa.
Terpantau, sejumlah warga Pagergunung juga semangat menyuarakan siap mengawal bersama AMPB atas anggaran yang diduga fiktif tersebut.(*)
