.png){kind=logo}
KETIK, PACITAN – RSUD dr. Darsono Pacitan menjadikan evaluasi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur sebagai momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.
Penilaian tersebut berlangsung pada Rabu, 19 Agustus 2026, dengan melibatkan tiga evaluator Ombudsman Jawa Timur.
Tim melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap berbagai aspek pelayanan di rumah sakit, mulai dari kompetensi petugas, sarana prasarana, standar pelayanan hingga pengalaman pasien sebagai pengguna layanan.
Satu evaluator melakukan wawancara dengan Direktur RSUD dr. Darsono Pacitan, Ketua Pengelola Pengaduan, staf pelayanan dan dokter.
Sementara dua evaluator lainnya melakukan penilaian sarana prasarana dan standar pelayanan sekaligus mewawancarai pasien.
Direktur RSUD dr. Darsono Pacitan, dr. Johan Tri Putranto mengatakan penilaian Ombudsman menjadi kesempatan bagi rumah sakit untuk melihat kembali kualitas pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat.
Menurutnya, evaluasi Ombudsman tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, tetapi telah mencakup seluruh rangkaian pelayanan.
“Prinsipnya, penilaian Ombudsman itu semakin komprehensif, mencakup input, proses, output, bahkan pengelolaan pengaduan dan pencegahan maladministrasi,” ujarnya.
Ia menilai berbagai aktivitas yang dilakukan petugas setiap hari sebenarnya telah menjadi bagian penting dari indikator penilaian.
Mulai dari memberikan informasi yang jelas, melayani secara profesional dan penuh empati, bekerja dengan ramah dan cepat, menjelaskan alur pelayanan hingga menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
“Pekerjaan kita sehari-hari itu sebenarnya sudah mencerminkan semua itu. Mulai dari memberikan informasi yang jelas, melayani dengan profesional dan penuh empati, bekerja ramah dan cepat, menjelaskan alur dengan baik, serta menindaklanjuti pengaduan,” katanya.
Pengaduan Jadi Bahan Perbaikan
Evaluasi Ombudsman juga menjadi pengingat bagi jajaran RSUD dr. Darsono Pacitan agar tidak menutup diri terhadap kritik maupun pengaduan masyarakat.
Direktur menegaskan bahwa setiap petugas memiliki peran dalam membentuk wajah rumah sakit di mata masyarakat.
“Setiap orang yang ada di rumah sakit ini mempunyai kontribusi yang besar terhadap potret atau wajah rumah sakit di mata masyarakat,” tuturnya.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran berani mengakui apabila masih terdapat kekurangan dalam pelayanan.
Menurutnya, pengaduan masyarakat justru dapat menjadi bahan penting untuk memperbaiki kualitas layanan.
“Kita harus juga berani mengakui kekurangan dan memperbaikinya karena pengaduan masyarakat adalah masukan yang penting,” tegasnya.
Kepercayaan Jadi Target
Lebih jauh, Direktur RSUD dr. Darsono Pacitan mengatakan keberhasilan rumah sakit tidak cukup diukur melalui capaian angka evaluasi maupun kelengkapan fasilitas.
Menurutnya, pelayanan prima harus mampu menghadirkan pengalaman yang baik bagi pasien sehingga kepercayaan masyarakat dapat terus tumbuh.
“Salah satu ukuran keberhasilan rumah sakit itu bukan hanya angka yang tinggi, capaian yang tinggi, fasilitas yang mumpuni, tetapi juga kepercayaan serta kepuasan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, kepercayaan masyarakat merupakan sesuatu yang harus dibangun dan dipertahankan melalui pelayanan sehari-hari.
“Yang kita bangun ini adalah kepercayaan masyarakat sehingga menjadi sebuah kehormatan yang besar untuk rumah sakit,” katanya.
Karena itu, evaluasi Ombudsman diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan penilaian, tetapi menjadi cermin bagi rumah sakit untuk terus melakukan pembenahan.
Direktur mengajak seluruh jajaran RSUD dr. Darsono Pacitan untuk saling menguatkan dan menjadikan pelayanan prima sebagai budaya kerja.
“Mari untuk teman-teman semuanya, terus bekerja, saling menguatkan, dan memperbaiki diri. Ombudsman ini kita jadikan cermin, masyarakat kita jadikan orientasi, pelayanan prima kita jadikan budaya, dan integritas kita jadi harga diri,” pungkasnya.
Melalui evaluasi tersebut, RSUD dr. Darsono Pacitan berupaya memastikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya terlihat dalam indikator administratif, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.(*)
