KETIK, PACITAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pacitan, Heru Wiwoho Supadi Putra, mengajak seluruh jajaran pemerintah memaknai Hari Kesaktian Pancasila melalui kerja nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Sekda Heru, Hari Kesaktian Pancasila tidak semestinya hanya diperingati sebagai agenda seremonial setiap tahun.
Momentum tersebut harus menjadi pengingat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Memaknai hari kesaktian Pancasila ya dengan kerja nyata dan memberi manfaat untuk masyarakat,” kata Heru kepada Ketik.com, Kamis, 1 Oktober 2026.
Sebab, imbuhnya, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin cepat, terbuka dan responsif perlu dijawab melalui kinerja pemerintah yang nyata.
Nilai-nilai Pancasila, kata dia, harus hadir dalam cara pemerintah bekerja, mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
"Di lingkungan Pemkab sendiri, semangat tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan kolaborasi antarperangkat daerah, percepatan pelayanan serta penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat," ungkapnya.
Dalam momentum tersebut, Heru mencontohkan sejumlah pekerjaan yang menjadi bagian dari upaya memberikan manfaat nyata.
Di antaranya, penuntasan perbaikan beberapa ruas jalan kabupaten dan penanganan kekeringan yang saat ini kian mengganas.
"Pembangunan jangan hanya diukur dari terlaksananya program pemerintah, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat," lanjutnya.
Karena itu, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam menjalankan tugas dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Heru berharap nilai-nilai Pancasila dapat terus menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga setiap kebijakan, pelayanan dan pembangunan benar-benar berorientasi pada penyelesaian persoalan serta peningkatan manfaat bagi masyarakat Pacitan.
“Jadi, semangat persatuan, gotong royong, musyawarah, kemanusiaan dan keadilan sosial harus diterjemahkan menjadi kerja nyata untuk membangun daerah,” tutupnya.(*)
