KETIK, PACITAN – Entah memang bermain judi online (judol) atau justru anggota keluarganya yang bermain, puluhan penerima bantuan sosial (bansos) di Pacitan kini harus berhadapan dengan persoalan indikasi judol.
Hingga Selasa, 1 September 2026, sebanyak 30 keluarga penerima manfaat (KPM) telah mengajukan sanggahan ke Dinas Sosial (Dinsos) setelah data mereka terindikasi berkaitan dengan aktivitas haram tersebut.
Kepala Dinsos Pacitan, Heri Setijono mengatakan, persoalan ini muncul karena indikasi transaksi judol dalam evaluasi bansos tidak hanya dilihat dari penerima bantuan.
Data anggota keluarga yang tercatat dalam satu Kartu Keluarga (KK) juga ikut diperiksa.
Artinya, seorang penerima bansos yang mengaku tidak pernah bermain judol tetap bisa ikut terdampak ketika terdapat anggota keluarganya yang terindikasi melakukan transaksi terkait judi online.
Kondisi semacam itu sebelumnya juga dialami N (25), warga Kecamatan Pacitan.
Ia mengaku tidak pernah bermain judol, tetapi bansos keluarganya ikut tersuspend setelah salah satu anggota keluarganya disebut melakukan transaksi terkait judi online.
"Parah, jadinya satu keluarga yang kena dampak," ungkap N, Jumat, 21 Agustus 2026.
Heri menjelaskan, penerima bansos yang merasa tidak terlibat dapat memberikan penjelasan melalui mekanisme sanggah.
Jika terdapat dugaan penyalahgunaan data kependudukan, kondisi tersebut juga dapat dijelaskan dalam proses klarifikasi.
"Dia harus menjelaskan apakah memang itu karena data kependudukannya dipinjam orang lain atau dicuri, sehingga akhirnya berdampak buat keluarganya," kata Heri.
Karena itu, masyarakat yang merasa tidak terlibat tetapi bantuan sosialnya terdampak diminta tidak tinggal diam.
Penerima dapat mengajukan sanggahan agar kondisi keluarganya kembali diverifikasi.
"Kalo merasa ada satupun anggota keluarga yang ikut judol, lakukan sanggah sehingga bisa kembali lagi," ujarnya.
Kendati demikian, Heri mengatakan, proses sanggah tidak harus dilakukan dengan datang langsung ke kantor Dinsos Pacitan.
Penerima bansos dapat berkoordinasi dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menyampaikan keterangan dan dokumen pendukung sesuai mekanisme yang tersedia.
"Teman-teman PKH sudah tahu proses bagaimana menyanggah itu. Biasanya ada pernyataan dari yang bersangkutan bahwa kasusnya seperti ini," ujarnya.
Apabila hasil verifikasi menunjukkan penerima masih memenuhi ketentuan, status bantuan dapat diaktifkan kembali.
"Bisa, nanti diaktifkan lagi," kata Heri.
Di Pacitan sendiri, Dinsos mencatat sebanyak 4.085 warga terindikasi judol.
Indikasi tersebut diduga tidak hanya muncul dari aktivitas penerima bansos, tetapi juga anggota keluarga lain yang berada dalam satu KK.
Di tengah proses klarifikasi tersebut, Heri mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menjaga data kependudukan milik seluruh anggota keluarga.
"Agar menjaga kerahasiaan data kependudukan bagi seluruh anggota keluarganya," kata Heri.
Lebih lanjut, secara nasional Kementerian Sosial menangguhkan 1.494.652 data KPM yang terindikasi terkait transaksi judol setelah dilakukan pemeriksaan terhadap penerima bansos triwulan II 2026 beserta anggota keluarga dalam satu KK.
Data tersebut masih menjadi bagian dari proses verifikasi.
Karena itu, bagi penerima bansos yang merasa tidak terlibat dan menilai terjadi kekeliruan, mekanisme sanggah menjadi ruang untuk memberikan penjelasan sebelum status bantuan ditentukan lebih lanjut.(*)
