Parlemen Jalanan dan Ketulian Politik

Sejarah bukan sekadar deretan angka dan nama di buku usang, melainkan cermin besar yang terus memantulkan realitas hari ini. Ketika kita membaca kembali catatan kelam masa lalu, kita disadarkan bahwa dinamika kekuasaan selalu memiliki pola yang berulang.

Apa yang terjadi di jalanan saat ini, dengan gelombang massa yang menyuarakan kegelisahan, adalah kelanjutan dari dialog panjang antara rakyat dan penguasa yang belum usai.

Refleksi mendalam mengenai frasa "Soeharto Berkuasa Terlalu Lama, Tapi Jatuh Terlalu Cepat!" memberikan kita pelajaran berharga tentang sifat dasar kekuasaan.

Sebuah rezim yang tampak begitu kokoh, hegemonik, dan tidak tersentuh selama puluhan tahun, rupanya bisa runtuh dalam sekejap mata ketika legitimasi moralnya di hadapan rakyat habis.

Hal ini membuktikan bahwa pondasi kekuasaan yang sejati bukanlah senapan atau aparatur formal, melainkan kepercayaan publik. Ketika penguasa mulai mengabaikan suara-suara dari bawah dan lebih memilih mendengarkan bisikan lingkaran elitenya sendiri, di situlah kerapuhan mulai tumbuh.

Sejarah mengajarkan bahwa ketulian politik terhadap aspirasi warga adalah awal dari keretakan sebuah tatanan. Sayangnya, kecenderungan untuk merasa paling benar sering kali membuat mereka yang berada di puncak menara gading lupa akan daratan.

Melihat gelombang demonstrasi yang marak belakangan ini, kita seperti ditarik kembali pada memori kolektif perjuangan demokrasi. Ribuan orang yang turun ke jalan bukan sedang mencari sensasi atau sekadar ikut-ikutan, melainkan membawa beban kegelisahan nyata atas kondisi bangsa.

Mereka menuntut keadilan, transparansi, dan komitmen para pemimpin untuk tetap setia pada jalur konstitusi yang benar. Aksi massa hari ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak lagi berpihak pada kemaslahatan publik.

Ketika ruang dialog formal di parlemen dirasa mengalami kebuntuan atau sekadar menjadi stempel bagi kepentingan segelintir kelompok, maka jalanan menjadi parlemen alternatif yang sah bagi rakyat. Ini adalah mekanisme pertahanan alami dari sebuah masyarakat yang merdeka.

Dalam sebuah negara yang mengaku menganut paham demokrasi, demonstrasi seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Sebaliknya, protes adalah indikator bahwa sistem kontrol sosial dari masyarakat masih berfungsi dengan baik.

Tanpa adanya kritik dan aksi jalanan, kekuasaan akan cenderung absolut, dan kekuasaan yang absolut pasti akan korup. Mengingat kembali lembaran hitam seperti "Kisah dari Ruang Penculikan", kita diingatkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar demi melahirkan iklim kebebasan yang kita nikmati saat ini.

Keberanian para aktivis masa lalu yang rela mengorbankan jiwa dan raga mereka tidak boleh dikhianati oleh hadirnya praktik-praktik politik yang menutup ruang kritis masyarakat. Menghargai perjuangan mereka berarti menjaga agar ruang publik tetap bebas dari intimidasi.

Keberanian anak muda dan mahasiswa yang mendominasi barisan demonstrasi saat ini patut diacungi jempol. Mereka membuktikan bahwa idealisme belum mati di dada generasi penerus bangsa.

Di tengah gempuran apatisme dan budaya pop yang melandasi kehidupan digital, mereka memilih untuk peduli dan menyuarakan kegelisahan rekan-rekan sebangsanya yang tidak mampu bersuara.

Sejarah selalu mencatat bahwa mahasiswa dan kaum muda adalah motor penggerak perubahan di setiap transisi politik penting. Mereka memiliki kejernihan berpikir yang belum terpolusi oleh kalkulasi politik transaksional atau kepentingan ekonomi sesaat.

Suara mereka yang lantang di jalanan mencerminkan nurani murni yang rindu akan perbaikan struktural yang nyata. Namun, tantangan terbesar dari setiap gerakan moral adalah konsistensi dan kewaspadaan terhadap upaya penunggangan oleh kepentingan pragmatis.

Gerakan rakyat harus tetap murni menyuarakan substansi permasalahan, bukan menjadi alat bagi faksi elite tertentu yang ingin berebut panggung kekuasaan. Fokus utama harus tetap pada perbaikan sistem dan penegakan hukum yang adil.

Kita juga harus menyoroti bagaimana respon dari pihak otoritas dan aparat penegak hukum dalam menghadapi situasi saat ini. Penanganan demonstrasi harus mengedepankan pendekatan yang humanis dan persuasif, bukan represif.

Penggunaan kekuatan yang berlebihan hanya akan menyulut api kemarahan yang lebih besar dan memperlebar jurang pemisah antara rakyat dan negara.

Belajar dari masa lalu, tindakan represif tidak pernah berhasil meredam tuntutan keadilan secara permanen; ia hanya menekan ketegangan di bawah permukaan untuk kemudian meledak dengan daya rusak yang lebih hebat.

Oleh karena itu, kebijaksanaan para pemimpin dalam mendengarkan, meredam ego, dan membuka ruang dialog yang setara adalah kunci utama penyelesaian krisis.

Aparatur keamanan negara harus menyadari bahwa tugas utama mereka adalah melindungi segenap bangsa, termasuk mereka yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya untuk memprotes.

Ketika gas air mata dan kekerasan menjadi jawaban atas tuntutan keadilan, moralitas hukum sedang dipertaruhkan. Setiap tindakan kekerasan di lapangan akan meninggalkan luka batin yang mendalam pada tubuh demokrasi kita.

Kebebasan berpendapat dan berkumpul adalah pilar reformasi yang tidak boleh ditawar lagi dengan alasan apapun. Kita tidak boleh membiarkan adanya gejala neo-otoritarianisme yang coba merayap masuk kembali dalam tata kelola pemerintahan melalui regulasi yang represif atau pembungkaman suara kritis.

Sekali kita mundur dalam menjaga kebebasan ini, maka kita mempertaruhkan masa depan generasi mendatang.

Satu hal yang membedakan aktivisme masa kini dengan era masa lalu adalah pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial. Informasi mengenai ketidakadilan politik dan konsolidasi gerakan dapat menyebar dalam hitungan detik ke seluruh penjuru negeri.

Ini membuat kontrol publik menjadi jauh lebih masif dan sulit untuk dimanipulasi oleh narasi tunggal penguasa. Kendati demikian, ruang digital juga membawa tantangan tersendiri berupa banjir informasi dan potensi disinformasi yang dapat mengaburkan substansi perjuangan.

Oleh sebab itu, literasi politik masyarakat menjadi sangat krusial agar gerakan moral yang terjadi di jalanan tetap berbasis pada fakta dan data yang valid, bukan sekadar sentimen emosional yang mudah diaduk-aduk.

Sering kali, akar dari ketidakpuasan politik adalah persoalan perut dan kesejahteraan ekonomi. Ketika kesenjangan sosial semakin melebar, harga kebutuhan pokok melonjak, dan lapangan kerja semakin sulit didapat, maka ketegangan politik akan lebih mudah tersulut.

Demonstrasi saat ini adalah refleksi nyata bahwa ada masalah struktural dalam keadilan ekonomi yang perlu segera dibenahi. Pemerintah dan para pengambil kebijakan harus melihat aksi demonstrasi saat ini sebagai sistem peringatan dini yang sangat berharga.

Ini adalah momen untuk melakukan otokritik, mengevaluasi kebijakan yang keliru, dan membersihkan lingkaran internal dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mengabaikan peringatan ini adalah tindakan perjudian politik yang sangat berisiko.

Narasi yang mencoba mendiskreditkan gerakan massa dengan menuduh mereka sebagai perusak stabilitas ekonomi atau pembuat keonaran harus dilawan dengan logika yang sehat. Stabilitas yang hakiki tidak dibangun di atas pembungkaman, melainkan di atas rasa keadilan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sebuah negara tidak akan miskin karena rakyatnya kritis, tetapi bisa hancur jika para pemimpinnya korup dan bebal. Penting bagi kita untuk terus mengawal institusi-institusi demokrasi agar tetap menjalankan fungsinya sebagai pengawas jalannya roda pemerintahan.

Check and balances tidak boleh hanya menjadi pajangan dalam teori hukum tata negara, melainkan harus dihidupkan dalam praktik keseharian. Ketika lembaga pengawas melempem, maka rakyatlah yang harus turun tangan mengambil peran pengawasan tersebut.

Cita-cita reformasi yang digaungkan puluhan tahun lalu masih banyak yang belum tuntas diwujudkan secara sempurna. Perjuangan melawan korupsi, supremasi hukum, dan penghapusan kesewenang-wenangan adalah agenda berkelanjutan yang membutuhkan stamina jangka panjang dari civil society.

Demonstrasi yang kita saksikan hari ini adalah bukti bahwa stamina itu masih ada dan menolak untuk menyerah. Kita tidak boleh membiarkan ingatan sejarah kita pudar ditelan waktu.

Pengalaman masa lalu yang pahit harus terus diceritakan kepada generasi muda agar mereka tahu dari mana kebebasan ini bermula dan mengapa hal itu layak untuk dipertahankan mati-matian. Kesadaran sejarah adalah benteng terkuat sebuah bangsa dalam melawan segala bentuk penindasan baru.

Harapan kita bersama tentu saja adalah terwujudnya solusi kedamaian yang bermartabat, di mana tuntutan rakyat didengar dan ditindaklanjuti secara nyata melalui langkah-kompromi yang konstitusional.

Pemimpin yang agung adalah pemimpin yang berani mengakui kekeliruan dan bersedia melangkah mundur demi kepentingan rakyat banyak yang lebih besar.

Jalanan akan kembali sepi dan massa akan kembali ke rumah masing-masing, namun catatan perjuangan ini akan membekas dalam sejarah. Otoritas politik silih berganti, para pejabat akan pensiun dan digantikan, tetapi kedaulatan rakyat akan tetap abadi sepanjang masa.

Masa depan demokrasi kita ditentukan oleh seberapa konsisten kita menjaga nyala api kritis ini tetap hidup.

Opini saya ini menegaskan kembali prinsip dasar bahwa kekuasaan dititipkan oleh rakyat dan harus digunakan sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyat.

Sejarah telah menuliskan dengan tinta emas maupun tinta darah bahwa siapapun yang meremehkan kekuatan nurani rakyat, pada akhirnya harus tunduk pada pengadilan sejarah yang jujur dan tidak pernah salah dalam memberikan vonisnya.

*) Ponirin Mika merupakan Ketua Lakpesdam MWCNU Paiton dan Anggota Community of Critical Social Research, Probolinggo

**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis.

***) Ketentuan pengiriman naskah opini: