Muktamar PBNU di Persimpangan Jalan

Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) mendatang, dinamika internal di tubuh jam'iyyah kian memperlihatkan polarisasi yang mengkhawatirkan. Kontestasi kini terjebak dalam pusaran konflik dua kelompok besar: kubu yang bersikeras mempertahankan status quo kepemimpinan, dan kubu yang berambisi kuat untuk menggusur inkumben.

Ketegangan nyata dari syahwat politik struktural ini bahkan telah mengoyak muruah organisasi pada forum resmi tertinggi di bawah Muktamar. Publik menjadi saksi bagaimana perebutan palu sidang secara ugal-ugalan terjadi dalam rapat pleno pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama di Kediri kemarin.

Insiden memilukan tersebut diproyeksikan berpotensi besar akan terulang kembali dengan eskalasi yang lebih masif pada Muktamar mendatang jika ego masing-masing kelompok tidak diredam. Di tengah ambisi faksional yang kian vulgar, khazanah ilmu dan keluhuran adab yang selama ini menjadi fondasi utama NU seolah sengaja dikesampingkan demi satu tujuan mutlak: kemenangan.

Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan Nahdliyin. NU sejatinya bukanlah entitas politik, bukan pula korporasi bisnis yang memburu profit maupun pengaruh kekuasaan. NU adalah samudera keilmuan, moralitas, dan adab demi tegaknya Islam Rahmatan lil 'alamin—Islam yang membawa rahmat dan kedamaian bagi semesta alam. Para pendiri (muassis) mendirikan jam'iyyah ini bukan untuk merebut kekuasaan atau menumpuk kekayaan, melainkan sebagai wadah pengabdian dan khidmah kepada umat.

Sayangnya, pemandangan hari ini justru memperlihatkan pergeseran paradigma yang ironis. Para pemburu jabatan di struktur PBNU kini tampak tak ubahnya seperti "pengemis kuasa". Semangat ikhlas yang melandasi pergerakan NU perlahan luntur, digantikan oleh nalar pragmatis. NU yang seharusnya menjadi tempat mencari berkah, kini terancam direduksi menjadi tempat merampok 'berkat'.

Khittah Kepemimpinan: Diminta Kyai, Bukan Mengemis Amanah

Merujuk pada tradisi luhur salafus sholih, calon pemimpin di tubuh Nahdlatul Ulama idealnya tidak menampilkan ambisi pribadi yang meledak-ledak. Pemimpin NU sejatinya harus dipinang dan diminta langsung oleh para Kyai sepuh berdasarkan rekam jejak keilmuan (dhori) dan kematangan moralitas (bathini). Sungguh naif jika kepemimpinan tertinggi ormas Islam terbesar di dunia ini harus diperebutkan lewat kasak-kusuk politik dan intrik yang mengabaikan muruah organisasi.

Jika Muktamar kali ini didekati dengan hati yang bersih—bukan dengan nalar kepentingan kelompok—maka figur yang dinilai paling layak untuk diminta memimpin PBNU adalah KH. Achmad Azaim Ibrahimy. Beliau saat ini merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo.

Secara histori dan genealogi keilmuan, Kiai Azaim adalah representasi otentik dari sanad keilmuan murni NU. Beliau merupakan cucu dari pahlawan nasional sekaligus ulama kharismatik NU, KHR. As'ad Syamsul Arifin. Keterikatan ini memberikan legitimasi historis yang luar biasa kuat.

Pesantren Sukorejo adalah tempat bersejarah di mana Khittah NU 1926 dirumuskan kembali pada Muktamar ke-27 tahun 1984, serta tempat di mana asas Pancasila diterima pertama kali oleh NU. Mengalir darah ketokohan dan ketegasan KHR. As'ad dalam diri Kiai Azaim, menjadikannya figur moral yang sangat disegani.

Rekam jejak kepemimpinan beliau di NU juga tercatat kuat lewat kontribusi gagasan dan spiritualitasnya yang konsisten menjaga harmoni dunia santri. Keteduhan, keikhlasan, dan kekhusyukan Kiai Azaim dalam menjaga jam'iyyah sangat tampak nyata, termasuk konsistensi ketokohannya yang membawa angin sejuk di tengah memanasnya suasana Munas di Kediri kemarin. Di saat riuh rendah perebutan palu sidang pleno terjadi, Kiai Azaim tetap hadir sebagai oase spiritual yang teduh dan menenangkan.

Penjaga NU Dhohiron wa Bathinan

Kendati memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni dan legitimasi historis yang tak tertandingi dari pesantren jangkar NU, KH. Azaim Ibrahimy tampaknya enggan dan tidak bersedia untuk tampil mengambil peran dalam wilayah kepemimpinan struktural PBNU.

Sikap ini bukanlah bentuk ketidakpedulian, melainkan sebuah laku tasawuf tingkat tinggi dan manifestasi nyata dari adab NU yang sesungguhnya: tidak memburu jabatan. Kiai Azaim tampaknya memilih jalan yang lebih sunyi namun sangat vital, yakni mengambil tugas kultural sebagai Penjaga NU secara dhohiron wa bathinan (lahir dan batin).

Di saat struktur organisasi rentan diintervensi oleh kepentingan politik luar dan terjebak pragmatisme, Kiai Azaim memilih membentengi NU dari bilik pesantren melalui jalur tirakat, riyadhoh, dan pendidikan santri. Beliau menyadari bahwa NU tidak hanya membutuhkan nakhoda di atas kertas, tetapi membutuhkan jangkar spiritual yang memastikan kapal besar ini tidak karam diterjang badai ambisi.

Keputusan untuk tetap berada di jalur kultural ini menjadi kritik sunyi yang tajam sekaligus tamparan keras bagi para pemburu jabatan struktural: bahwa kehormatan tertinggi di NU bukan terletak pada ketukan palu sidang atau kursi ketua, melainkan pada keikhlasan menjaga kesucian umat dan organisasi.

Muktamar mendatang harus menjadi momentum refleksi total. Jika NU ingin selamat dari kehancuran moral dan kegaduhan serupa seperti di Kediri, para muktamirin harus menghentikan syahwat politik para "pengemis kuasa" dan kembali mendengarkan getaran spiritual dari pesantren-pesantren bersejarah seperti Sukorejo.

*) Fairouz Huda merupakan Nahdliyin Pinggiran

**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis

***) Ketentuan pengiriman naskah opini: