Membangun Kekuatan Ekonomi Perempuan Indonesia: Belajar dari Gerakan SEWA di India

20 November 2026 09:28 20 Nov 2026 09:28

Hanif, Hanifuddin Musa

Redaksi Ketik.com
Thumbnail Membangun Kekuatan Ekonomi Perempuan Indonesia: Belajar dari Gerakan SEWA di India

Yuni Lasari Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Tribhuwana Tunggadewi, sekaligus pemerhati isu feminism, media dan aktivisme sosial. (Foto: Dok. Yuni Lasari

Persoalan ekonomi perempuan bukan semata-mata bagaimana membuat mereka mampu menghasilkan uang, melainkan bagaimana memastikan mereka memiliki kuasa atas uang, pekerjaan, dan sumber daya yang mereka hasilkan.

Sebab, perempuan selama ini bukan
kelompok yang absen dari kegiatan ekonomi. Mereka bekerja di pabrik, pasar, rumah tangga, industri rumahan, sektor informal, hingga berbagai rantai produksi yang menopang kehidupan masyarakat.

Namun, keterlibatan tersebut tidak otomatis memberi mereka posisi tawar, kepemilikan, perlindungan, ataupun kendali atas hasil kerjanya.

Selama ini, pemberdayaan ekonomi perempuan kerap diterjemahkan menjadi pelatihan keterampilan, kewirausahaan, pemasaran digital, dan akses permodalan. Perempuan didorong agar produktif dan mandiri secara finansial.

Tetapi, apakah peningkatan keterampilan otomatis membuat mereka mampu menentukan harga? Apakah akses modal membuat mereka memiliki kendali atas sumber daya? Apakah keberhasilan menghasilkan uang berarti mereka juga berkuasa atas keuntungan?

Jangan-jangan, kita terlalu sibuk mengajarkan perempuan bertahan dalam sistem ekonomi yang tidak adil, tetapi kurang serius membangun kekuatan kolektif untuk mengubahnya.

Perempuan tidak kekurangan daya, keterampilan, atau pengalaman kerja. Yang perlu dibangun adalah organisasi dan infrastruktur ekonomi agar mereka memiliki posisi tawar serta kendali atas hasil kerjanya. Gagasan inilah yang dapat kita pelajari dari Self-Employed Women’s Association (SEWA) di India.

SEWA: Dari Perjuangan Hak Menuju Kepemilikan Ekonomi

Didirikan pada 1972 oleh Ela Bhatt di Gujarat, India, SEWA tumbuh dari pertemuan gerakan buruh, gerakan perempuan, dan gerakan koperasi.

Organisasi ini menghimpun perempuan yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, pekerja rumahan, buruh harian, pengrajin, dan pekerja mandiri lainnya.

Mereka adalah kelompok pekerja yang selama ini kerap tidak dikenali dalam hubungan ketenagakerjaan formal, meskipun kontribusinya nyata dalam menggerakkan ekonomi. Yang lebih menarik adalah cara gerakan ini membaca persoalan ekonomi.

SEWA tidak berhenti pada tuntutan agar perempuan memperoleh upah lebih baik atau mendapatkan akses pekerjaan. Mereka juga membangun institusi ekonomi yang memungkinkan perempuan mengelola sumber daya dan hasil kerja secara kolektif.

Strateginya dikenal melalui pendekatan struggle and development: memperjuangkan hak sekaligus membangun alternatif ekonomi.

Perjuangan tidak hanya diarahkan untuk menuntut perubahan dari institusi yang sudah ada, tetapi juga menciptakan institusi baru yang dapat dimiliki dan dikelola oleh perempuan sendiri.

Inilah yang membedakan SEWA dari program pemberdayaan yang hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas individu.

Pertama, serikat pekerja sebagai kekuatan politik kolektif. SEWA mengorganisasi perempuan yang sebelumnya bekerja secara terpisah dan tersebar.

Ketika bekerja sendiri-sendiri, mereka memiliki posisi tawar yang lemah terhadap pemberi kerja, kontraktor, pemasok, maupun pedagang perantara.

Melalui organisasi, pengalaman individual dapat diubah menjadi persoalan bersama. Perempuan tidak lagi hanya dipandang sebagai individu yang mencari penghasilan, tetapi sebagai pekerja yang memiliki hak dan kepentingan untuk diperjuangkan.

Pengorganisasian ini juga penting untuk membangun kesadaran bahwa pekerjaan informal tetap merupakan pekerjaan. Status kerja yang tidak tercatat secara formal tidak menghapus kontribusi dan hak pekerjanya.

Dengan demikian, serikat bukan sekadar wadah administratif, melainkan ruang untuk membangun identitas, solidaritas, dan daya tawar.

Kedua, koperasi sebagai jalan menuju kepemilikan ekonomi. Tuntutan upah saja tidak selalu cukup untuk mengubah posisi perempuan dalam rantai produksi.

SEWA kemudian mengembangkan koperasi produksi agar perempuan dapat terlibat dalam pengelolaan usaha, bukan hanya menjual tenaga kerja.

Salah satu koperasi produksi awalnya berkembang pada 1977 setelah perjuangan pekerja perempuan menghadapi persoalan upah dan pekerjaan.

Melalui koperasi, perempuan memiliki peluang untuk mengelola produksi, mengatur pembagian kerja, membeli bahan baku bersama, dan membangun akses pasar.

Perubahan ini penting karena perempuan tidak lagi hanya menjadi pemasok tenaga kerja bagi usaha milik pihak lain. Mereka dapat mengambil bagian dalam kepemilikan dan pengambilan keputusan ekonomi.

Ketiga, lembaga keuangan yang dimiliki perempuan. Pada 1974, SEWA mendirikan SEWA Bank. Sebanyak 4.000 perempuan menyumbangkan masing-masing 10 rupee sebagai modal saham awal.

Bank ini lahir dari kebutuhan konkret: perempuan membutuhkan tempat menyimpan uang dengan aman dan akses pembiayaan yang tidak bergantung pada rentenir atau lembaga formal yang sulit mereka jangkau.

Yang penting dari pengalaman ini bukan sekadar tersedianya pinjaman bagi perempuan. Ada perubahan mendasar dalam relasi perempuan dengan sumber daya keuangan.

Perempuan bukan hanya penerima layanan keuangan, melainkan ikut memiliki dan mengelola lembaga yang menyediakan layanan tersebut.

Modal tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai bantuan dari luar, tetapi sebagai sumber daya yang dapat dihimpun dan dikendalikan secara kolektif.

Keempat, perlindungan sosial sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi. SEWA mengembangkan berbagai layanan yang berkaitan dengan kesehatan, asuransi, pengasuhan anak, pendidikan, dan kebutuhan hidup lainnya.

Ini bukan tambahan yang terpisah dari urusan ekonomi. Perempuan tidak mungkin bekerja secara berkelanjutan jika harus menanggung sendiri seluruh beban pengasuhan, kesehatan, dan reproduksi sosial.

Di sini kita dapat melihat bahwa kekuatan SEWA tidak terletak pada satu program unggulan. Serikat pekerja, koperasi, lembaga keuangan, dan perlindungan sosial membentuk ekosistem yang saling menopang.

Perempuan tidak hanya dibantu agar bisa masuk ke pasar, tetapi juga diperkuat agar memiliki posisi dalam menentukan bagaimana kegiatan ekonomi berlangsung.

Indonesia: Menghubungkan Organisasi dan Kekuatan Ekonomi

Persoalan yang dihadapi SEWA bukan sesuatu yang asing bagi perempuan Indonesia. Pada Oktober 2026, misalnya, LBH Semarang menyoroti kasus 15 pekerja rumahan di Desa Derekan, Kabupaten Semarang. Sebagian dari mereka menjahit sarung tangan bisbol untuk rantai produksi industri.

Para pekerja mengalami keterlambatan pembayaran upah. Penelusuran awal mengarah pada dugaan pengalihan atau penahanan upah oleh pengantar bahan, bukan tuduhan bahwa perusahaan secara langsung menahan pembayaran tersebut.

Kasus ini memperlihatkan kerentanan pekerja rumahan dalam rantai produksi yang panjang dan tidak selalu transparan.

Mereka bekerja, menghasilkan barang, dan berkontribusi pada kegiatan industri. Namun, posisi mereka sering kali tidak terlihat dalam hubungan kerja formal.

Ketika pembayaran bermasalah, ruang untuk menuntut hak pun terbatas. Ketergantungan pada pemberi kerja atau perantara membuat pekerja berhadapan dengan risiko kehilangan pekerjaan ketika berusaha memperjuangkan haknya.

Namun, Indonesia tidak memulai dari ruang kosong. YASANTI, yang berdiri sejak 1982, telah mengorganisasi buruh gendong dan pekerja rumahan melalui kelompok, pendidikan hak pekerja, koperasi, simpan pinjam, dan advokasi.

Di Jawa Tengah, Perempuan Pekerja Rumahan Mandiri Jateng membangun organisasi dengan kepemimpinan kolektif.

Kelompok PRPK dan PPRCM yang didampingi TURC juga memperlihatkan pentingnya pengorganisasian dan advokasi pekerja rumahan. Pengalaman tersebut menunjukkan adanya fondasi gerakan yang dapat dikembangkan.

Tantangannya adalah menghubungkan organisasi-organisasi tersebut dengan infrastruktur ekonomi kolektif yang lebih kuat.

Dari Pelatihan Menuju Kepemilikan dan Kendali

Ada beberapa prinsip yang relevan untuk diperjuangkan di Indonesia: memetakan hubungan kerja dan rantai produksi, memperkuat organisasi pekerja, membangun koperasi dan pemasaran kolektif, serta memperjuangkan pengakuan dan perlindungan bagi pekerja informal.

Agenda ini juga harus memperhitungkan kerja reproduktif. Sebagaimana dikritik Silvia Federici, kerja domestik dan pengasuhan menopang sistem ekonomi, tetapi sering tidak diakui dan dibebankan kepada perempuan.

Karena itu, penguatan ekonomi perempuan harus berjalan bersama penyediaan layanan pengasuhan, kesehatan, dan jaminan sosial.

Organisasi kolektif pun harus dikelola secara demokratis. Kepemilikan bersama tidak otomatis berarti distribusi kuasa yang adil. Transparansi keuangan, partisipasi anggota, dan kepemimpinan yang akuntabel harus menjadi
bagian dari perjuangan.

Solidaritas Sebagai Kekuatan Ekonomi

Pengalaman SEWA mengingatkan kita bahwa perubahan ekonomi perempuan tidak cukup diperjuangkan melalui pelatihan dan bantuan modal. Kita membutuhkan kekuatan untuk mengubah hubungan kuasa dalam ekonomi.

Sudah saatnya gerakan perempuan memperluas agenda perjuangannya: mengorganisasi pekerja, memperkuat koperasi, membangun jaringan produksi dan distribusi, serta memperjuangkan
perlindungan sosial.

Perempuan sendiri juga perlu mulai melihat persoalan yang selama ini dianggap sebagai kesulitan pribadi, upah tidak dibayar, harga ditentukan sepihak, modal sulit diakses, dan beban pengasuhan sebagai persoalan bersama yang memiliki akar struktural.

Kekuatan itu tidak harus dimulai dari organisasi besar. Ia bisa tumbuh dari kelompok pekerja, pasar, desa, kampung, dan komunitas tempat perempuan selama ini bekerja serta saling menopang kehidupan.

Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk berhimpun, mengambil keputusan bersama, dan membangun kepemilikan kolektif.

Kita perlu mengubah cara memandang solidaritas. Selama ini, solidaritas sering hadir ketika ada perempuan yang mengalami kekerasan, diskriminasi, atau ketidakadilan. Itu penting, tetapi solidaritas juga perlu hadir dalam urusan produksi, penghasilan, kepemilikan, distribusi, dan pengelolaan sumber daya.

Gerakan perempuan perlu mulai bertanya: apakah kita sudah memiliki jaringan ekonomi yang saling menopang? Apakah anggota komunitas kita bisa saling menyediakan akses kerja? Apakah kita punya dana solidaritas?

Apakah kita mampu membeli produk sesama perempuan dengan harga yang adil? Apakah kita bisa membangun ruang produksi dan distribusi bersama?

Sudah waktunya gerakan perempuan tidak hanya mengorganisasi perlawanan terhadap ketidakadilan, tetapi juga mengorganisasi sumber daya, kepemilikan, dan kekuatan ekonomi bersama.

Sebab, solidaritas bukan hanya tentang berdiri bersama ketika perempuan ditindas, tetapi juga tentang membangun sesuatu bersama agar tidak ada perempuan yang harus terus-menerus berjuang sendirian. (*)

*) Yuni Lasari merupakan Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Tribhuwana Tunggadewi, sekaligus pemerhati isu feminism, media dan aktivisme sosial.

**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis.

***) Ketentuan pengiriman naskah opini:

  • Naskah dikirim ke alamat email [email protected]
  • Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
  • Panjang naskah maksimal 800 kata
  • Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
  • Hak muat pada redaksi
Tombol Google News

Tags:

Membangun Kekuatan Ekonomi Perempuan Indonesia Gerakan Sewa India Yuni Lasari Unitri