KETIK, SLEMAN – Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) memaparkan rencana besar pembangunan infrastruktur jalan guna meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat di wilayah Bumi Sembada.
Dalam jumpa pers pada Selasa, 12 Mei 2026, Kepala DPUPKP Sleman, Sukarmin, menjelaskan bahwa total kebutuhan anggaran untuk menjaga sekaligus meningkatkan kondisi jalan mantap di Sleman mencapai Rp 1,118 triliun.
Angka tersebut disusun berdasarkan pemetaan terhadap ratusan ruas jalan kabupaten yang menjadi jalur utama aktivitas masyarakat.
Sukarmin mengatakan, anggaran infrastruktur jalan pada 2026 mengalami kenaikan signifikan menjadi sekitar Rp 108 miliar. Nilai itu meningkat dibandingkan anggaran tahun 2024 sebesar Rp 58 miliar dan tahun 2025 sebesar Rp 57 miliar.
Kenaikan anggaran tersebut juga mencakup pengadaan alat pengolah aspal untuk menunjang kualitas pekerjaan jalan.
“Ini cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan komitmen Bupati dan Wakil Bupati untuk mewujudkan ‘dalan alus’. Beliau meyakini jalan yang baik akan menggerakkan perekonomian, sehingga mobilitas barang, jasa, hingga sektor pariwisata berjalan lancar,” ujar Sukarmin.
Pada tahun 2025, pembangunan jalan tercatat menelan anggaran Rp 19 miliar untuk penanganan lima ruas jalan. Sementara pada 2026, target ditingkatkan menjadi Rp 45 miliar untuk penanganan 11 ruas jalan dengan total panjang 11,8 kilometer.
Selain itu, sektor jembatan dan drainase juga mendapat perhatian melalui alokasi anggaran Rp 5,3 miliar untuk penggantian tiga jembatan dan pembangunan 14 titik gorong-gorong.
Untuk pemeliharaan berkala jalan pada 2026, DPUPKP Sleman menyiapkan anggaran Rp 26 miliar guna menangani ruas jalan sepanjang 14,65 kilometer.
Sementara itu, salah satu program baru tahun ini adalah keterlibatan Bidang Bina Marga dalam membantu perbaikan jalan desa. Kebijakan tersebut saat ini sedang diproses melalui payung hukum yang disiapkan pemerintah daerah.
Menurut Sukarmin, langkah itu diambil setelah banyak lurah menyampaikan kondisi jalan poros desa yang rusak sejak program stimulan swadaya masyarakat dihentikan.
“Masukan dari para lurah, jalan desa menjadi prioritas. Jadi fokus pemerintah kabupaten adalah membantu penanganan jalan desa maupun jalan kabupaten,” katanya.
Pemkab Sleman juga mengalokasikan anggaran Rp 8,6 miliar khusus untuk perbaikan jalan desa. Setiap desa diproyeksikan menerima dana stimulan sekitar Rp 100 juta.
Terkait pelaksanaan proyek, Sukarmin menargetkan kontrak pekerjaan mulai berjalan pada awal Juni 2026. Namun, ia mengakui adanya dampak krisis global terhadap kenaikan harga aspal.
“Krisis di Israel berpengaruh terhadap harga minyak dunia dan berdampak pada harga aspal. Sebelum krisis harganya sekitar Rp 14 ribu per kilogram, sekarang menjadi Rp 15.500, bahkan sempat mencapai Rp 32 ribu,” ungkapnya.
Ia menegaskan, penyesuaian jadwal pelaksanaan dilakukan agar anggaran tetap efisien dan pekerjaan berjalan optimal.
Berdasarkan SK Bupati Sleman Nomor 87.3/Kep.KDH/A/2025, total panjang jalan kabupaten di Sleman mencapai 733,67 kilometer yang terbagi dalam 371 ruas jalan.
Saat ini, sebanyak 68,01 persen atau sepanjang 498,94 kilometer jalan sudah dalam kondisi mantap. Sementara sisanya, yakni 31,99 persen atau 234,73 kilometer, masih masuk kategori tidak mantap.
Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran infrastruktur jalan di Sleman diproyeksikan mencapai Rp 1,1 triliun. Angka tersebut meliputi pemeliharaan rutin sebesar Rp 18,7 miliar, pemeliharaan berkala Rp 1,034 triliun, dan peningkatan jalan Rp 65,4 miliar.
Pemkab Sleman optimistis peningkatan infrastruktur jalan dapat mendukung layanan publik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
