KETIK, SURABAYA – Ruang Rapat Paripurna DPRD Surabaya pada Rabu, 4 November 2026 terlihat berbeda. Di sana kedatangan tamu dari Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Timur. Mereka menggelar PWPM Institute 2026.
Tujuan diadakannya program tersebut untuk mengasah kemampuan pengembangan kapasitas kader yang berfokus pada literasi politik, kebijakan publik dan penganggaran daerah.
Mengusung tema "Utilisasi Infrastruktur, Inovasi Gerakan: menuju Nawasena Jawa Timur" ini diikuti 200 peserta. Mereka terdiri dari 50 pengurus PWPM Jawa Timur, serta 150 orang yang merupakan ketua, sekretaris dan bendahara Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Jawa Timur.
Ketua PWPM Jawa Timur sekaligus penanggung jawab kegiatan, M. Anang Nafi'uzzaki mengapresiasi kepada seluruh PDPM di Jawa Timur.
"Kami mengapresiasi PDPM Jawa Timur karena di ujung periode ini telah mengupayakan syiar dan dakwah Pemuda Muhammadiyah di seluruh penjuru kabupaten/kota. Seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur kini memiliki PDPM," katanya.
Anang menegaskan, capaian tersebut harus diiringi dengan semangat pembaruan.
“Harus ada ide baru yang senantiasa lahir dari para pemuda. Pemuda Muhammadiyah juga menjadi mitra strategis bagi eksekutif dan legislatif,” tambahnya.
Sementara itu, PWPM Institute 2026 ini juga bisa dimanfaatkan sebagai pijakan awal pembentukan database aset PDPM se-Jawa Timur untuk memetakan kompetensi, profesi, jejaring, hingga program unggulan daerah.
Pemetaan strategis tersebut ditujukan untuk membangun fondasi kolaborasi lintas sektor yang kuat, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, sosial, hingga kepemudaan.
Melalui rangkaian edukasi di gedung wakil rakyat, konsolidasi menuju Muktamar, dan pendataan aset ini, Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur menargetkan lahirnya kader berlandaskan ideologi keislaman dan kebangsaan yang tanggap, kritis, serta mampu mengambil peran konstruktif di ruang publik.
Ketua Pelaksana Arthansyah Rahmatan Putra menambahkan, salah satu fokus kebijakan publik dari kegiatan PWPM Institute 2026 tidak dapat dilepaskan dari anggaran.
Maka dari itu, kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari anggaran, mulai proses perencanaan, penganggaran dan pengawasan APBD yang dinilai penting agar pemuda dapat berpartisipasi mengawal dan memastikan kepentingan masyarakat mendapat ruang dalam pengambilan keputusan.
Sebagaimana diketahui, PWPM Institute 2026 juga dihadiri wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Moh. Mudzakkir, Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur, Pranaya Yudha Mahardika dan Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa, S.Pd. (*)
