KETIK, JAKARTA – Polemik politik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanas setelah beredarnya surat usul pemberhentian Gibran di DPR RI.
Surat bernomor 090/FNASDEM/A-429/X/2026 tersebut meminta DPR menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menyelidiki persoalan terkait keabsahan administrasi pencalonan Gibran.
Namun, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi F. Taslim menegaskan bahwa surat tersebut bukan sikap resmi Fraksi NasDem, melainkan merupakan sikap perorangan.
Di tengah polemik tersebut, Direktur Gagas Nusantara Romadhon Jasn meminta seluruh pihak tidak terjebak dalam pertarungan politik yang berlarut-larut.
Ia mengingatkan bahwa di tengah persoalan ekonomi dan berbagai kebutuhan masyarakat, kepentingan rakyat tidak boleh tersisihkan.
"Jangan sampai kepentingan rakyat dikorbankan demi polemik politik yang berkepanjangan. Energi bangsa seharusnya diarahkan untuk menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat," ujar Romadhon, Kamis, 8 Oktober 2026.
Menurutnya, persoalan harga pangan, lapangan pekerjaan, pendidikan, hingga penanganan bencana jauh lebih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan para elite politik.
Romadhon tidak mempersoalkan hak anggota DPR untuk menggunakan kewenangan konstitusionalnya. Namun, ia meminta seluruh proses berjalan sesuai mekanisme hukum dan tidak berubah menjadi arena penghakiman politik.
"Setiap anggota DPR memiliki hak konstitusional. Tetapi hak tersebut harus dijalankan sesuai koridor hukum. Jangan sampai opini politik mendahului proses hukum," tegasnya.
Ia juga meminta masyarakat membedakan antara proses politik, fakta hukum, dan opini publik.
Menurutnya, adanya usulan pemberhentian belum dapat dimaknai sebagai kesimpulan bahwa seorang pejabat negara telah terbukti melakukan pelanggaran.
"Usul pemberhentian bukan putusan pengadilan. Ada mekanisme yang harus dilalui. Karena itu, jangan sampai masyarakat digiring untuk menghakimi sebelum proses konstitusional selesai," katanya.
Romadhon menilai kepastian hukum menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional. Jika setiap pergulatan politik berujung pada ketidakpastian terhadap kepemimpinan negara, dampaknya dapat merembet ke berbagai sektor.
"Jangan barter kepastian hukum dengan opini politik. Hari ini Gibran, besok bisa siapa saja. Kalau kepastian hukum terganggu, stabilitas politik dan ekonomi juga bisa ikut terganggu," ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kritik dan tuntutan transparansi dari masyarakat tetap harus diberikan ruang. Publik berhak mengawasi setiap kebijakan dan proses politik yang menyangkut kepentingan negara.
Namun, pengawasan tersebut harus dilakukan dengan mengedepankan data dan fakta.
"Partisipasi publik penting, tetapi harus berbasis data, rasional, dan berorientasi pada solusi. Jangan sampai ruang publik justru dipenuhi informasi yang belum teruji kebenarannya," kata Romadhon.
Ia juga mengingatkan agar elite politik tidak melupakan agenda pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis, pemulihan masyarakat terdampak bencana, serta penguatan Koperasi Desa Merah Putih, menurutnya, tetap membutuhkan perhatian pemerintah.
"Rakyat tidak hanya membutuhkan perdebatan politik. Mereka membutuhkan pekerjaan, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pendidikan yang baik, dan perlindungan ketika bencana terjadi," ujarnya.
Karena itu, Romadhon mengajak seluruh elite politik untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
Ia berharap polemik mengenai Gibran tidak berkembang menjadi kegaduhan politik yang justru menguras energi pemerintah dan masyarakat.
"Indonesia membutuhkan politik yang dewasa. Silakan proses konstitusional berjalan, tetapi jangan korbankan kepentingan rakyat. Jangan sampai rakyat lelah melihat elite terus berdebat sementara persoalan mereka belum selesai," pungkas Romadhon.(*)
