.png){kind=logo}
KETIK, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus menggencarkan berbagai program untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui kegiatan Intervensi Kerentanan Pangan Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro.
Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Desa Clebung, Kecamatan Bubulan, Kamis, 18 Juni 2026, dan dipadukan dengan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, mengatakan sektor pertanian dan kesehatan menjadi fokus utama pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menjawab berbagai tantangan yang dihadapi petani, mulai dari ketersediaan air irigasi, pupuk, bibit unggul, hingga menjaga stabilitas harga hasil panen.
Menurut Nurul, berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil positif. Hal itu tercermin dari meningkatnya produksi padi Bojonegoro dalam beberapa tahun terakhir.
Produksi padi yang sebelumnya berada di kisaran 710 ribu ton per tahun kini meningkat menjadi sekitar 864 ribu ton. Dengan demikian, terjadi kenaikan produksi mencapai sekitar 154 ribu ton.
“Dengan capaian tersebut, Kabupaten Bojonegoro naik peringkat dari posisi ketiga menjadi peringkat kedua sebagai daerah penghasil padi terbesar di Provinsi Jawa Timur,” ujar Wabup Nurul.
Ia menegaskan bahwa program intervensi kerentanan pangan merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama balita yang tinggal di wilayah dengan tingkat kerentanan pangan tinggi. Di Kecamatan Bubulan, tercatat sebanyak 43 balita menerima bantuan melalui program tersebut.
Wabup Nurul berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, Perum Bulog, pelaku UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya penting untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat, tetapi juga berperan dalam mendorong UMKM lokal berkembang, memperkuat ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala DKPP Kabupaten Bojonegoro, Zaenal Fanani, menjelaskan bahwa program intervensi kerentanan pangan disusun sebagai upaya membantu balita dari keluarga penerima manfaat (KPM) yang berada di wilayah rentan pangan.
Ia menyebut pelaksanaan program mengacu pada hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan serta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025.
"Sebanyak 267 balita dari 24 desa di 9 kecamatan menjadi penerima manfaat program intervensi kerentanan pangan tahun ini. Masing-masing balita memperoleh bantuan berupa 20 kilogram beras dan dua paket olahan ikan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi keluarga," ujar Zaenal.
Zaenal menambahkan, pelaksanaan program tersebut juga terintegrasi dengan Gerakan Pangan Murah yang melibatkan DKPP, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan), Perum Bulog, serta pelaku UMKM lokal.
Selain mendapatkan akses pangan dengan harga terjangkau, masyarakat yang hadir juga dapat memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis yang disediakan oleh Puskesmas Bubulan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. (*)
