LKPJ Bupati Cilacap 2025 Dibahas, DPRD Catat Capaian Positif dan Sejumlah PR

KETIK, CILACAP – DPRD Kabupaten Cilacap melalui Panitia Khusus (Pansus) X membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cilacap tahun anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Aula Rapat DPRD Cilacap, Rabu, 13 Mei 2026.

Dalam pemaparan hasil pembahasan, Wakil Ketua Pansus X DPRD Cilacap, Suheri, menyampaikan bahwa secara umum kinerja pemerintah daerah pada 2025 dinilai baik dengan sejumlah capaian yang melampaui target.

Di antaranya, realisasi pendapatan daerah mencapai 100,13 persen, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar 103,44 persen.

Selain itu, indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan tren positif.

Angka kemiskinan dan pengangguran terbuka disebut mengalami penurunan seiring integrasi program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan program padat karya dan kewirausahaan berbasis potensi lokal.

“Secara umum capaian kinerja baik, bahkan banyak yang melampaui target,” ujar Suheri.

Meski demikian, DPRD tetap memberikan sejumlah catatan strategis untuk perbaikan ke depan.

Di sektor kesehatan, Pansus menyoroti kebutuhan peningkatan fasilitas pelayanan, khususnya layanan hemodialisa (HD), termasuk ketersediaan alat dan sarana pendukung yang memadai untuk menjamin kualitas pelayanan pasien.

Di sektor pendidikan, DPRD menegaskan pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembebasan biaya pendidikan dasar.

Suheri menyoroti masih adanya praktik sumbangan yang dinilai berpotensi tidak sesuai dengan aturan jika tidak dikelola secara transparan.

“Pemerintah harus konsisten dengan aturan yang ada,” tegasnya.

Sektor pariwisata juga menjadi perhatian, terutama terkait penurunan kontribusi terhadap PAD akibat sejumlah objek wisata yang tidak lagi sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah.

DPRD mendorong langkah strategis berupa komunikasi dengan pemerintah pusat serta pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal dan ekonomi kreatif.

Suheri juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat, dengan tingkat kemandirian fiskal berkisar 28,14 hingga 31,43 persen.

Ia menekankan perlunya optimalisasi potensi lokal sebagai sumber peningkatan PAD.

Selain isu ekonomi dan layanan publik, DPRD turut memberikan perhatian pada tingginya angka perceraian di Cilacap.

Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat intervensi melalui penguatan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai upaya pencegahan sejak dini.

“PUSPAGA perlu diperkuat agar bisa menjadi ruang edukasi dan pendampingan keluarga, termasuk mencegah pernikahan anak di bawah umur,” kata Suheri.(*)