.png){kind=logo}
KETIK, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai pengelolaan negara di tengah disrupsi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membutuhkan pemahaman kuat tentang statecraft atau seni mengelola negara. Menurutnya, kondisi tersebut juga menuntut kepemimpinan yang berpikir lintas generasi.
Hal itu disampaikan Fahri dalam Kajian Wawasan Kebangsaan bertajuk “Memahami Statecraft: Mengelola Negara di Era AI”, Jumat, 21 Agustus 2026.
Fahri menjelaskan, statecraft merupakan kemampuan pemimpin mengorkestrasi seluruh elemen bangsa, mulai dari rakyat, wilayah, hingga struktur kekuasaan dan pemerintahan. Konsep tersebut, kata dia, tidak terlepas dari nilai kenegarawanan (statesmanship).
“Politisi hanya berpikir tentang pemilu berikutnya, sementara kalau negarawan berpikir tentang generasi berikutnya,” ujar Fahri Hamzah, dikutip Minggu, 23 Agustus 2026.
Mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu mengingatkan elite dan penyelenggara negara agar tidak terjebak pragmatisme politik jangka pendek yang hanya mengejar kekuasaan. Ia mendorong setiap kebijakan dibangun di atas ilmu pengetahuan dan gagasan.
Fahri menilai AI dapat menjadi peluang besar jika dikelola oleh kepemimpinan dengan kapasitas intelektual tinggi. Teknologi tersebut harus diarahkan untuk memperbaiki ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, menciptakan tata kelola kekuasaan yang berkeadilan, serta memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.
“Menghadapi era AI, kemudahan akses teknologi harus diimbangi dengan kapasitas intelektual manusia. AI harus diarahkan untuk mendukung kesejahteraan publik, perbaikan ekonomi, dan tata kelola kekuasaan yang berkeadilan,” katanya.
Ia menilai Indonesia memiliki modal kuat untuk menjadi game changer dan kekuatan besar dunia. Modal itu antara lain wilayah yang luas, jumlah penduduk besar, posisi sebagai salah satu negara demokrasi terbesar, serta populasi muslim terbesar di dunia.
Namun, potensi tersebut harus dibarengi penguatan teknologi, militer, ekonomi, dan penguasaan AI.
“Indonesia harus menjadi game changer yang terlibat lebih jauh dalam dinamika global. Kita harus bersiap dengan membangun kekuatan teknologi, militer, dan ekonomi ke depan,” tegas Fahri.
Fahri yang juga menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI meminta masyarakat tidak pesimistis terhadap perkembangan AI, termasuk kekhawatiran mengenai hilangnya lapangan pekerjaan. Menurutnya, manusia merupakan pencipta teknologi sehingga harus tetap menjadi pihak yang mengendalikan pemanfaatannya.
Ia justru melihat AI berpotensi mengurangi beban eksploitasi kerja yang selama ini membuat manusia mengorbankan waktu, keluarga, dan lingkungan. Perubahan pola kerja memang tidak terhindarkan, tetapi peran manusia tidak akan hilang sepenuhnya.
“Tetapi kita tidak boleh menjadi budak mesin, melainkan mesin yang harus kita pekerjakan untuk kepentingan umat manusia,” katanya.
Menurut Fahri, AI dapat digunakan untuk menciptakan keadilan, menjaga lingkungan, sekaligus membuka ruang lebih luas bagi manusia untuk berkarya dan meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, peningkatan kapasitas keilmuan secara berkelanjutan menjadi kunci agar manusia tetap mengendalikan arah perkembangan teknologi.
Di sisi lain, Fahri menyoroti perubahan batas negara di ruang digital. Batas teritorial semakin kabur ketika masyarakat masuk ke dalam ekosistem platform yang digerakkan algoritma. Kondisi tersebut berpotensi memperbesar konflik melalui penyebaran informasi keliru atau menyesatkan.
Untuk menghadapi ancaman polarisasi digital, ia mendorong generasi muda menguasai keterampilan teknologi tingkat tinggi, termasuk coding dan perancangan algoritma lokal yang berlandaskan nilai komunal, empati, dan gotong royong.
Fahri juga menilai Indonesia memiliki fondasi sejarah yang kuat untuk menghadapi disrupsi digital. Menurutnya, fondasi tersebut dibangun melalui dua generasi. Generasi pertama, antara lain Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Mohammad Natsir, meletakkan dasar narasi kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, serta konsolidasi bangsa.
Generasi berikutnya membangun kelembagaan negara dan birokrasi yang mampu bertahan melewati berbagai transisi politik hingga era reformasi dan Pemilu 1999 pada masa Presiden B.J. Habibie.
Karena itu, Fahri menegaskan keberhasilan Indonesia melewati disrupsi digital bergantung pada perpaduan antara kekuasaan dan ilmu pengetahuan.
“Kekuasaan tanpa ilmu sangat berbahaya, sedangkan ilmu tanpa kekuasaan menjadi lemah dan tidak berdaya. Masa depan Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang bertindak layaknya philosopher king—memiliki otoritas kekuasaan yang efektif sekaligus kebijaksanaan berbasis ilmu pengetahuan,” tegasnya.
Ia menutup paparannya dengan menekankan bahwa kekuasaan dan ilmu tidak boleh dipisahkan dalam kepemimpinan masa depan.
“Kekuasaan itu hanya ada dua sisi: power dan ilmu. Ke depan, dua hal ini tidak boleh terpisah. Kita tidak ingin orang berkuasa tapi tidak berilmu, atau orang berilmu tapi lemah tanpa kekuasaan. Kekuasaan tanpa ilmu akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan kemanusiaan,” pungkasnya. (*)
