KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan groundbreaking Jalur Lingkar Kaldera Tengger (JLKT) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Probolinggo pada Senin, 13 April 2026.
Proyek ini dilaksanakan sebagai upaya mentransformasi tata kelola kawasan wisata Bromo agar lebih tertib, aman, nyaman dan berkelanjutan, sekaligus mendistribusikan arus wisatawan agar tidak terpusat di satu titik.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Khofifah didampingi Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko, Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha, Bupati Probolinggo Mohammad Haris, serta Bupati Lumajang Indah Amperawati Masdar bersama Forkopimda Jawa Timur.
Khofifah menyampaikan optimisme bahwa pembangunan JLKT akan menjadi solusi strategis dalam mengurangi tekanan lingkungan di kawasan Bromo sekaligus membuka akses ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat sekitar.
“Kita bersyukur JLKT ini ketemu dengan programnya TNBTS dan Kementerian Kehutanan. Lalu kita harmonisasikan dengan apa yang menjadi kekuatan adat pada Suku Tengger ini, ketemulah rute-rutenya,” kata Khofifah.
Ia menegaskan bahwa pembangunan ini tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga mengedepankan keseimbangan antara pelestarian alam, budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Bagaimana JLKT ini bisa menjadi bagian dari penguatan daya dukung alam, daya dukung lingkungan itu tetap terjaga. Kalau dari ekosistem Bromo Tengger Semeru, di sini ada adat, budaya yang menjadi bagian dari penyangga dan pengawal pelestarian. Berikutnya tentu sumber ekonomi yang bisa dihasilkan dari proses maksimalisasi wisatawan dalam maupun luar negeri,” tambahnya.
Secara teknis, proyek ini mencakup pembangunan jalur sepanjang kurang lebih 13 kilometer dengan lebar 18 meter. Fasilitas pendukung yang disiapkan antara lain tiga titik rest area, empat kantong parkir, 9.725 patok pembatas jalur, serta 60 sumur resapan sebagai upaya menjaga keseimbangan lingkungan.
“Kalau dihitung ada 13 km, kita butuh 9 ribu lebih patok, kita tidak melakukan pengaspalan karena kita menjaga daya dukung alam dan daya dukung lingkungan. Itu kita juga merespon banyak sekali yang menyampaikan untuk kebutuhan rest room,” ungkapnya.
“Ada 3 rest area rencananya dan rest room ada dimasing-masing area. Mudah mudahan jumlahnya cukup untuk bisa memberikan layanan kepada wisatawan. Kita juga siapkan sumber airnya supaya bisa cover kebutuhan di 3 rest area itu. Ada juga area parkir, harapannya wisatawan bisa menikmati indahnya Bromo,” tambahnya.
Khofifah juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal pembangunan ini agar memberikan dampak nyata bagi kawasan dan masyarakat sekitar.
“Mari kita kawal bersama pembangunan ini agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kawasan dan masyarakat sekitar. Kami optimis ke depan Jalur Lingkar Kaldera Tengger akan menjadi wajah baru pengelolaan kawasan Bromo yang lebih tertib, lebih berkelas, dan berdaya saing global, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai lokal,” jelasnya.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan atas komitmen dalam menjaga dan mengoptimalkan kawasan konservasi sebagai ruang hidup bersama.
“Jadi ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari upaya besar menghadirkan model pengelolaan kawasan konservasi yang modern tanpa mengesampingkan aspek perlindungan lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan dukungan penuh terhadap arah kebijakan pembangunan kehutanan nasional, dengan menekankan bahwa pembangunan di kawasan konservasi harus dilakukan secara bijak dan berkelanjutan.
“Dengan adanya penataan ini maka akan mewujudkan transformasi tata kelola destinasi wisata alam menuju arah yang lebih tertib, aman, nyaman, dan berkelanjutan,” jelasnya. (*)
