KETIK, MALANG – Sebanyak 14 mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dari Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Hukum Tata Negara (HTN), dan Hukum Ekonomi Syariah (HES) mengikuti Sosialisasi Ke-BPK-an bagi Mahasiswa Fakultas Hukum se-Jawa Timur di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kamis, 15 Oktober 2026.
Kegiatan bertajuk “Mengawal Keuangan Negara Bersama BPK” tersebut bertujuan memperkenalkan peran BPK dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sekaligus meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai produk hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK Jawa Timur.
Rombongan UIN Malang didampingi dua dosen Fakultas Syariah, Dr. Teguh Setya Budi, S.H.I., M.H., dan Aditya Prastian Supriyadi, M.H. Kegiatan ini juga diikuti mahasiswa dari sembilan perguruan tinggi lainnya, yakni Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Budi Utomo, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Jember, dan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Dalam sambutannya, Plt. Sekretaris BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Mari Maharani, S.E., M.M., menekankan pentingnya pengenalan fungsi dan kewenangan BPK kepada generasi muda. Ia juga mendorong mahasiswa memanfaatkan JDIH sebagai sumber informasi hukum untuk menunjang kegiatan akademik dan penelitian.
Materi mengenai kedudukan dan fungsi BPK disampaikan oleh Pemeriksa Ahli Madya BPK Jawa Timur, Wisnu Daru Setiawan, S.E. Ia menjelaskan bahwa BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Dalam menjalankan tugasnya, BPK berpegang pada tiga nilai dasar, yakni independensi, integritas, dan profesionalisme. Ketiga nilai tersebut menjadi landasan pelaksanaan pemeriksaan yang objektif dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Kepala Subbagian Hukum BPK Jawa Timur, Agus Adi Prayitno, S.H., C.L.A., memaparkan peran JDIH dalam mendokumentasikan dan menyebarluaskan informasi hukum kepada masyarakat. Keberadaan JDIH memudahkan mahasiswa dan kalangan akademisi mengakses referensi hukum untuk mendukung pembelajaran maupun penelitian.
Sesi diskusi turut membahas peluang penguatan kolaborasi antara BPK dan perguruan tinggi. Dosen Fakultas Syariah UIN Malang, Dr. Teguh Setya Budi, mengusulkan penyelenggaraan kompetisi audit case bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk kerja sama akademik yang aplikatif.
Menurut Teguh, kompetisi berbasis studi kasus dapat membantu mahasiswa menghubungkan teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan persoalan pengelolaan keuangan publik, termasuk kepatuhan terhadap regulasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Usulan tersebut membuka peluang pengembangan berbagai kegiatan kolaboratif, seperti kompetisi studi kasus, penelitian bersama, dan pemanfaatan JDIH dalam pembelajaran. Dengan demikian, sosialisasi kelembagaan dapat dikembangkan menjadi kemitraan akademik yang berkelanjutan.
Rombongan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang peserta Sosialisasi Ke-BPK-an bagi Mahasiswa Fakultas Hukum se-Jawa Timur bersama Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni Fakultas Syariah UIN Malang, Dr. H. Miftahul Huda, S.H.I., M.H. (Foto: Fakultas Syariah UIN Malang)
Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni Fakultas Syariah UIN Malang, Dr. H. Miftahul Huda, S.H.I., M.H., mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi tersebut. Menurutnya, pengenalan peran BPK dan akuntabilitas keuangan negara penting untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pengawasan anggaran sekaligus menanamkan budaya integritas sejak dini.
Ia menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai mitra dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas publik. Karena itu, kegiatan sosialisasi perlu ditindaklanjuti melalui kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi pengembangan akademik mahasiswa dan dosen.
Miftah mengungkapkan bahwa penjajakan kerja sama antara Fakultas Syariah UIN Malang dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah dilakukan sebelum kegiatan sosialisasi berlangsung. Beberapa minggu sebelumnya, tim BPK Jawa Timur telah berkunjung ke Fakultas Syariah UIN Malang untuk membahas rencana kerja sama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Sebagai tindak lanjut dari penjajakan tersebut, Fakultas Syariah UIN Malang berencana menjajaki sejumlah program kolaborasi, di antaranya magang mahasiswa dan penelitian dosen. Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas kesempatan bagi mahasiswa untuk mengenal praktik kelembagaan secara langsung serta mendorong penelitian yang relevan dengan pengawasan dan tata kelola keuangan negara.
Keikutsertaan 13 mahasiswa dan dua dosen pendamping dari Program Studi HKI, HTN, dan HES dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas wawasan lintas bidang keilmuan mengenai pengelolaan keuangan publik. Melalui pemahaman tentang fungsi BPK, pemanfaatan informasi hukum, dan pengembangan kemitraan akademik, Fakultas Syariah UIN Malang mendorong mahasiswa agar semakin kritis terhadap persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara.
