KETIK, MALANG – UNESCO membongkar praktik ketimpangan gender yang masih ditemukan dalam kebijakan pengelolaan air. Meski bertanggung jawab besar dalam mengelola air di sektor rumah tangga, keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan masih minim.
Kondisi tersebut disampaikan oleh Dr. Engin Koncagul saat mengisi kuliah tamu di Universitas Brawijaya.
Ia menyoroti bahwa setengah dari populasi global, atau sekitar 4 miliar orang di dunia, adalah perempuan. Namun, dalam pengelolaan air, khususnya air tawar, perempuan jarang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan di tingkat tertinggi.
"Titik awalnya sangat sederhana. Setengah dari populasi global, yaitu 4 miliar orang, adalah perempuan. Namun sayangnya, dalam hal pengelolaan sumber daya air tawar dan pengambilan keputusan di tingkat yang lebih tinggi, kita melihat adanya ketimpangan gender yang sangat besar," ujarnya, Senin, 11 Mei 2026.
Ia menyebut hanya 25 persen perempuan yang menjadi tenaga kerja di sektor air. Menurutnya, kondisi tersebut cukup memprihatinkan sebab perempuan bertanggung jawab mengelola air di tingkat rumah tangga.
"Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa perempuan, meskipun mereka bertanggung jawab mengambil air dan mengelola air di tingkat rumah tangga, suara mereka tidak terdengar ketika sampai pada pengambilan keputusan yang lebih tinggi," tegasnya.
Persoalan tersebut juga menjadi sorotan dalam Laporan Pembangunan Air Dunia PBB edisi 2026. Melalui laporan tersebut, PBB menegaskan pembangunan berkelanjutan mustahil dilakukan tanpa praktik kesetaraan gender.
"Laporan tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa selama tidak ada kesetaraan gender dalam hal partisipasi, manajemen, dan investasi, sayangnya pembangunan berkelanjutan mungkin tidak akan pernah menjadi kenyataan," ungkapnya.
Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk mengubah perspektif menuju pengelolaan sumber daya air yang lebih setara. Untuk itu, UNESCO menggandeng UB agar masyarakat dapat menikmati standar hidup yang lebih baik.
"Indonesia adalah salah satu role model dalam hal pengelolaan sumber daya air serta keterlibatan perempuan, anak perempuan, terutama kaum muda, dalam pengambilan keputusan," pungkasnya.
