KETIK, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kapolri Suyudi Ario Seto segera memecat para anggota Polri yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah menteri dan tokoh politik.
Sahroni menilai, dugaan penyadapan tersebut bukan persoalan biasa. Menurutnya, tindakan itu diduga berkaitan dengan konspirasi politik hingga upaya makar yang membahayakan negara.
"Kalau ada kelompok yang mengakibatkan dan upaya untuk melakukan makar ini sama saja musuh negara," kata Sahroni, Kamis, 12 November 2026.
Dia menambahkan, meminta Kapolri segera memberhentikan para anggota Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Bapak cepetan pecat mereka yang sudah tersangka seperti Ahrie Sonta. Pecat buru-buru, Pak," tegasnya.
Selain pemecatan, Sahroni juga meminta Kapolri membatalkan kenaikan pangkat luar biasa terhadap anggota yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Dia meminta Suyudi tidak ragu mengambil tindakan tegas demi menjaga kepentingan negara dan kehormatan Presiden Prabowo.
"Jangan tanggung-tanggung, Pak. Karena Bapak tidak punya beban jadi Kapolri baru, jadi sikat semua, Pak. Ini untuk mementingkan kepentingan negara, bukan kepentingan hanya kepada polisi," ujarnya.
Sahroni juga mengingatkan Kapolri agar menjaga harkat dan martabat Presiden Prabowo. Sebab, dugaan pelanggaran tersebut terjadi di lingkungan institusi Polri.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, sejumlah menteri, dan politisi.
Mereka masing-masing berinisial LSP yang diduga Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, AS yang diduga Irjen Pol Ahrie Sonta, NH yang diduga Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan SU yang diduga Irjen Pol Slamet Uliandi.
Dari empat nama tersebut, baru Irjen Pol Ahrie Sonta yang telah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Dalam sidang tersebut, dia dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). (*)
