KETIK, JAKARTA – Gerakan Muda Nasional (GEMA Nasional) mengecam keras kegagalan pemerintah, khususnya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dalam mengendalikan harga MinyaKita yang terus melambung tinggi dan semakin menjauh dari jangkauan rakyat kecil.
Ketua Umum GEMA Nasional, Eko Saputra kepada media ini menegaskan bahwa lonjakan harga MinyaKita bukan sekadar persoalan pasar, melainkan cerminan nyata buruknya tata kelola pangan nasional serta lemahnya kepemimpinan dalam menjaga stabilitas kebutuhan pokok masyarakat.
“MinyaKita lahir dengan janji menjadi solusi bagi rakyat kecil. Namun hari ini, program itu justru berubah menjadi simbol kegagalan pemerintah dalam melindungi rakyat dari tekanan ekonomi. Jika Menko Pangan Zulkifli Hasan tidak mampu menjaga harga minyak goreng tetap stabil, maka tidak ada alasan untuk tetap mempertahankannya,” tegas Eko Saputra. Senin, 11, Mei, 2026.
GEMA Nasional menilai, kondisi ini merupakan alarm keras bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jangan sampai persoalan kebutuhan dasar rakyat dianggap remeh, karena ketidakmampuan mengendalikan harga bahan pokok adalah indikator utama lemahnya kehadiran negara.
Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih, harga MinyaKita yang semakin tinggi justru memperlihatkan adanya kegagalan koordinasi, lemahnya pengawasan distribusi, dan dugaan kuat masih bercokolnya mafia pangan yang bermain di balik kekacauan ini.
“Presiden tidak boleh diam. Jika pembantunya gagal bekerja, maka tindakan tegas harus segera diambil. Copot Menko Pangan sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat, bukan kepada elite yang gagal menjalankan amanah,” lanjut Eko dengan tegas.
GEMA Nasional juga mendesak aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menyelidiki potensi permainan distribusi, penimbunan, dan dugaan penyalahgunaan kebijakan yang menyebabkan harga MinyaKita sulit dikendalikan.
Presiden Prabowo harus segera mencopot dan mengganti Menko Pangan yang gagal menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Lakukan evaluasi total terhadap kebijakan distribusi dan pengawasan MinyaKita. (*)
