KETIK, JAKARTA – Pemerintah memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi beriringan dengan fenomena El Nino.
Salah satu strategi yang disiapkan yakni operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk menjaga ketersediaan air sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengatakan penguatan strategi tersebut menjadi salah satu arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.
Menurut Faisal, pemerintah tidak hanya menunggu terjadinya bencana kekeringan maupun karhutla, tetapi mulai melakukan langkah pencegahan melalui pengelolaan ketersediaan air dan pembasahan wilayah rawan terbakar.
“Jadi ada dua, yaitu terkait dengan ketersediaan air melalui waduk-waduk, pengisian waduk dengan modifikasi cuaca dan sebagainya. Juga dengan, untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan melalui pembasahan dari lahan-lahan yang mudah terbakar ini melalui modifikasi cuaca. Tadi diperkuat banyak tentang modifikasi cuaca,” jelasnya.
Faisal menyebut terdapat enam provinsi yang menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Wilayah tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Operasi tersebut dilakukan secara berkala, terutama untuk menjaga kondisi lahan gambut agar tetap lembap sehingga tidak mudah terbakar saat memasuki puncak musim kemarau.
“Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar. Termasuk kita melakukan di Kepulauan Riau juga untuk modifikasi cuaca, dan juga di Aceh, beberapa tempat secara situasional tergantung situasi dan kondisi,” ungkapnya.
Selain mencegah karhutla, operasi modifikasi cuaca juga diarahkan untuk menjaga pasokan air di sejumlah waduk. Pemerintah berupaya memastikan cadangan air tetap tersedia untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA), irigasi pertanian, hingga kebutuhan air bersih masyarakat.
Faisal menjelaskan, pelaksanaan operasi tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan, serta pihak swasta.
“Untuk kekeringan, BMKG melakukan beberapa modifikasi cuaca, bekerja sama dengan BNPB, bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk," katanya.
"Pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia, kita punya 240 waduk, beberapa memang tidak semua itu kita coba isi agar bisa difungsikan untuk PLTA, bisa difungsikan untuk irigasi, dan air bersih,” ujarnya.
Menurut Faisal, pola penanganan yang dilakukan pemerintah kini lebih mengutamakan pencegahan dibanding hanya melakukan pemadaman setelah kebakaran terjadi.
Modifikasi cuaca menjadi salah satu upaya untuk menjaga kelembapan wilayah rawan sehingga potensi kebakaran dapat ditekan.
“Tidak hanya kita menunggu adanya titik api, kemudian kita padamkan dengan waterbombing, kemudian dengan pemadam yang disemprot, dan sebagainya," katanya.
"Tapi ketika permukaan air tanahnya sudah menurun, itu dilakukan modifikasi cuaca yang dapat menjatuhkan jutaan kubik air, dan kemudian dapat menjenuhkan daerah tersebut. Sehingga sekarang kita lihat bahwa untuk kebakaran hutan dan lahan relatif lebih dapat dikendalikan dibanding sebelum 2015,” pungkasnya. (*)
