KETIK, JAKARTA – Polemik pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai isu nuklir di Timur Tengah mendapat respons langsung dari Kedutaan Besar Iran di Indonesia.
Melalui pernyataan resminya, Kedubes Iran menegaskan bahwa Republik Islam Iran tidak memiliki dan tidak pernah mengejar kepemilikan senjata nuklir.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun resmi X @IraninIndonesia pada Minggu, 2 Agustus 2026, menyusul ramainya perbincangan publik terkait cuplikan pidato Presiden Prabowo yang beredar di media sosial.
"The Islamic Republic of Iran tidak pernah mengejar kepemilikan senjata nuklir dan tidak akan pernah melakukannya," demikian pernyataan Kedubes Iran.
Selain itu, Kedubes Iran menegaskan bahwa seluruh program nuklir negaranya dijalankan secara transparan, damai, dan sesuai hukum internasional.
Menurut pernyataan tersebut, aktivitas nuklir Iran berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan dimanfaatkan untuk kepentingan energi, layanan kesehatan, serta penelitian sesuai ketentuan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT).
Respons tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggung meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dalam pertemuan bersama pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Jumat, 31 Juli 2026.
Dalam pidatonya, Prabowo mengulas kekhawatiran yang berkembang di kawasan bahwa apabila Iran disebut memiliki senjata nuklir, negara-negara lain di Timur Tengah berpotensi mengikuti langkah serupa sehingga memicu perlombaan persenjataan.
Pernyataan itu kemudian menjadi perhatian publik setelah siaran langsung pidato Presiden sempat terputus ketika pembahasan memasuki isu nuklir.
Menanggapi polemik yang berkembang, pengamat geopolitik Timur Tengah Faisal Assegaf menilai terdapat kesalahpahaman dalam menafsirkan pernyataan Presiden.
Menurut Faisal, Prabowo tidak menyatakan bahwa Iran memiliki senjata nuklir, melainkan mengutip tudingan maupun kekhawatiran yang selama ini disampaikan oleh Amerika Serikat dan Israel mengenai program nuklir Iran.
Pernyataan resmi Kedubes Iran tersebut sekaligus menegaskan kembali posisi pemerintah Iran yang selama ini menyatakan program nuklirnya ditujukan untuk kepentingan sipil dan berada dalam koridor hukum internasional.(*)
