KETIK, PALEMBANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini, tim penindakan KPK mengamankan Bupati Muara Enim H. Edison dalam operasi yang berlangsung pada Senin 8 Juni 2026.
Kabar OTT tersebut dibenarkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi awak media. “Benar,” ujar Fitroh melalui pesan tertulis.
Meski demikian, Fitroh belum membeberkan secara rinci konstruksi perkara yang sedang ditangani. Menurutnya, tim KPK masih bekerja di lapangan sehingga informasi resmi akan disampaikan setelah proses penindakan selesai.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, OTT terhadap Edison diduga berkaitan dengan aktivitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Sejumlah lokasi disebut turut menjadi sasaran pemeriksaan, termasuk Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
Pintu salah satu ruangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tampak dipasangi segel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin Juni 2026. (Foto: Grup Sosial Media)
Perkembangan kasus ini semakin menyita perhatian setelah beredar informasi mengenai penyegelan sejumlah ruangan strategis.
Selain beberapa ruangan di Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ruang kerja Bupati Muara Enim juga dikabarkan telah dipasangi segel oleh penyidik KPK.
Tak hanya itu, publik juga dihebohkan dengan beredarnya foto yang memperlihatkan Edison berada dalam pengawalan ketat aparat bersenjata.
Dalam foto yang tersebar luas di berbagai grup percakapan dan media sosial tersebut, Edison tampak berjalan didampingi personel Brimob.
Suasana haru terlihat ketika sejumlah kolega dan kerabat mendekati Edison untuk memberikan pelukan sebelum ia meninggalkan lokasi.
Momen tersebut menjadi sorotan dan memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat terkait perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah itu.
Penindakan di Muara Enim ini menjadi OTT kedua yang dilakukan KPK sepanjang Juni 2026.
Sebelumnya, pada 2–3 Juni 2026, KPK menggelar operasi senyap di Jakarta, Jawa Barat, dan Bali terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi periode 2022–2026.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 18 orang dan menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti terkait OTT di Muara Enim.
\Publik kini menanti pengumuman resmi KPK mengenai status hukum para pihak yang diamankan serta perkara yang menjadi dasar operasi tangkap tangan tersebut.(*)
