KETIK, BANDUNG – Penguatan sektor peternakan sapi perah menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan produksi susu dalam negeri. Jawa Barat sebagai salah satu daerah dengan potensi peternakan sapi perah terus didorong untuk mengembangkan ekosistem usaha yang lebih produktif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi tersebut melalui pengembangan ekosistem digital peternakan sapi perah.
Upaya ini dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Peternakan Sapi Perah Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Jumat (6/11/2026). Kegiatan dipimpin Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso, serta dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman dan Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman.
Berdasarkan data perkembangan sektor peternakan, produksi susu di Jawa Barat meningkat 3,46 persen, dari 243,46 ribu ton pada 2024 menjadi 251,87 ribu ton pada 2025.
Pertumbuhan juga terlihat pada populasi sapi perah yang bertambah 3.017 ekor atau 3,07 persen, dari 98.149 ekor menjadi 101.166 ekor dalam periode yang sama.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman mengatakan, komoditas sapi perah memiliki nilai ekonomi strategis karena berkontribusi terhadap penyediaan pangan bergizi sekaligus mendukung upaya peningkatan produksi susu nasional.
Menurutnya, pengembangan sektor tersebut perlu didukung peningkatan kapasitas usaha peternak, penguatan kelembagaan koperasi, serta akses terhadap layanan keuangan formal.
OJK bersama para pemangku kepentingan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah mengembangkan program penguatan komoditas sapi perah sejak 2025. Program tersebut kini dilanjutkan melalui perluasan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan usaha peternakan.
“Tahun ini OJK bersama mitra strategis akan mengembangkan ekosistem digital peternakan sapi perah di Jawa Barat. Saat ini baru satu dari 16 koperasi peternak sapi perah yang menjalankan operasionalnya berbasis digital Enterprise Resource Planning (ERP). Kita mau aplikasi ERP ini digunakan di seluruh koperasi di Jawa Barat,” ujar Darwisman.
Penggunaan aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) diharapkan membantu koperasi mengelola data produksi susu harian, jumlah sapi perah, serta pendapatan peternak secara lebih terintegrasi.
Data tersebut juga dapat dimanfaatkan perusahaan pemeringkat kredit alternatif (PKA) untuk mendukung penilaian kelayakan pembiayaan. Dengan demikian, aktivitas usaha peternak berpeluang lebih mudah terhubung dengan layanan perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Dari sisi pembiayaan, posisi kredit pembibitan dan budi daya sapi perah di Jawa Barat pada September 2026 tercatat mencapai Rp271,47 miliar atau meningkat 2,06 persen dibandingkan September 2025 sebesar Rp266 miliar. Jumlah debitur pada subsektor tersebut mencapai 4.861 debitur.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso menilai pengembangan ekosistem digital dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kesejahteraan finansial peternak.
“Jabar memiliki basis ekonomi besar, tetapi kredit dan aset perbankan belum sebanding dengan potensinya. Inklusi Jawa Barat sudah kuat, sementara literasi masih tertinggal dari nasional. Untuk itu, pembangunan ekosistem digitalisasi peternakan sapi perah Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan finansial (financial wellbeing) masyarakat umumnya dan peternak khususnya,” ujar Adi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menekankan pentingnya ketersediaan data yang valid dan terkini dalam mendukung pengembangan sektor peternakan.
Menurutnya, basis data yang akurat dibutuhkan agar pemerintah, regulator, koperasi, dan peternak dapat mengambil keputusan secara lebih cepat dan tepat.
“Untuk mengimplementasikan program-program pengembangan peternakan sapi perah, kita harus memiliki basis data yang real time dan valid. Data yang real time dan valid berguna untuk mempercepat pengambilan keputusan bagi regulator, peternak, koperasi, dan seluruh pihak terkait,” ujar Herman.
Ia juga mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, koperasi, industri jasa keuangan, dan industri pengolahan susu agar pengembangan peternakan sapi perah dapat berjalan secara berkelanjutan.
FGD tersebut turut melibatkan Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Daerah Jawa Barat, industri pengolahan susu, International Labour Organization (ILO), perbankan, asosiasi teknologi finansial, dan akademisi.
Melalui penguatan ekosistem tersebut, OJK dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap sektor peternakan sapi perah semakin berkembang, kapasitas usaha peternak meningkat, dan kontribusi produksi susu daerah terhadap ketahanan pangan nasional semakin kuat.(*)
