KETIK, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (22/5/2026). Pertemuan strategis tersebut digelar untuk membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi pada periode sebelumnya, sekaligus merumuskan langkah antisipatif pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional di tengah ketidakpastian dinamika global.
Dalam pertemuan itu, Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Para tokoh senior yang hadir merupakan figur yang pernah menjabat sebagai menteri maupun Gubernur Bank Indonesia pada masanya, di antaranya Burhanuddin Abdullah, Paskah Suzetta, dan Lukita Dinarsyah Tuwo. Mereka membagikan catatan penting saat Indonesia sukses melewati tekanan ekonomi global seperti lonjakan harga minyak dunia, tekanan inflasi, hingga gejolak nilai tukar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa salah satu poin yang dibahas adalah bagaimana Indonesia menghadapi krisis komoditas di masa lalu. Ia mencontohkan situasi tahun 2005 saat harga minyak dunia melambung tinggi dan memicu inflasi domestik yang signifikan.
“Tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008. Di tahun 2005 ada krisis minyak di mana harga minyak bisa naik sampai 140 dolar,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan pers usai pertemuan.
Meski membahas potensi risiko global, Airlangga menegaskan bahwa kondisi makroekonomi Indonesia saat ini sebenarnya berada dalam posisi yang relatif lebih aman dan tangguh jika dibandingkan dengan episode krisis di masa lalu. Berdasarkan indikator terkini, fundamental ekonomi nasional dinilai jauh lebih kuat dengan tingkat pelemahan nilai tukar yang masih sangat terkendali.
“Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat. Dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya,” ungkap Airlangga.
Kendati demikian, pemerintah tetap mengambil pelajaran berharga dari diskusi tersebut sebagai pijakan mitigasi ke depan. Menindaklanjuti masukan para tokoh, Presiden Prabowo langsung memberikan instruksi khusus kepada jajaran menteri ekonomi, terutama Menteri Keuangan, untuk memperketat pengawasan regulasi keuangan dan memastikan industri perbankan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian secara ketat. Pihak pemerintah juga memandang perlunya kajian mendalam terkait penguatan permodalan perbankan nasional yang jumlahnya cukup besar saat ini.
“Bapak Presiden meminta kami, Menteri Keuangan, untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita,” pungkas Airlangga. (*)
