.png){kind=logo}
KETIK, YOGYAKARTA – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax yang berlaku sejak 10 Juni 2026 diperkirakan memberi tekanan terhadap sektor agribisnis nasional. Meski tidak seluruh aktivitas pertanian menggunakan Pertamax secara langsung, kenaikan biaya energi berpotensi memengaruhi berbagai aktivitas usaha yang bergantung pada transportasi dan mobilitas barang.
Dosen Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Hani Perwitasari, S.P., M.Sc., menilai dampak kenaikan harga Pertamax akan terasa cukup besar karena distribusi pangan masih sangat bergantung pada moda transportasi berbasis BBM.
Menurutnya, kenaikan biaya energi dapat memengaruhi seluruh pelaku dalam rantai pasok pangan, mulai dari produsen, distributor, hingga pedagang. Kondisi tersebut berpotensi menambah biaya operasional dan menekan keuntungan yang selama ini diperoleh pelaku usaha.
“Pasti dampaknya besar karena mobilitas pangan menggunakan transportasi yang membutuhkan BBM. Pada akhirnya biaya bertambah dan keuntungan pelaku usaha berkurang,” ujarnya, Kamis, 18 Juni 2026.
Hani menjelaskan bahwa dampak kenaikan BBM tidak hanya terjadi pada satu tahapan usaha. Aktivitas produksi, penanganan pascapanen, distribusi, hingga pemasaran sama-sama membutuhkan dukungan energi dan transportasi sehingga perubahan harga BBM akan memengaruhi struktur biaya di sepanjang rantai agribisnis.
Meski demikian, ia menilai sektor distribusi menjadi bagian yang paling rentan menerima dampak kenaikan biaya. Proses pengiriman komoditas dari sentra produksi menuju pasar membutuhkan biaya transportasi yang cukup besar, terutama untuk wilayah dengan jarak distribusi yang panjang.
“Di dalam rantai pemasaran atau value chain, mulai dari produksi, pascapanen, distribusi hingga pemasaran pasti terdampak dengan adanya kenaikan BBM ini,” katanya.
Menurut Hani, semakin jauh jalur distribusi yang harus ditempuh, semakin besar pula tambahan biaya yang harus ditanggung pelaku usaha. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efisiensi rantai pasok dan menekan daya saing sektor agribisnis.
Karena itu, ia menilai penguatan produksi domestik perlu terus dilakukan agar ketergantungan terhadap pasokan dari wilayah yang jauh maupun produk impor dapat dikurangi. Dengan rantai pasok yang lebih pendek dan pasokan yang lebih kuat dari dalam negeri, dampak fluktuasi harga energi maupun gejolak ekonomi global dapat ditekan.
Selain meningkatkan ketahanan pangan nasional, langkah tersebut juga dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat daya saing sektor pertanian Indonesia.
“Ketika kita semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor, maka pengaruh fluktuasi harga global juga dapat ditekan,” pungkasnya. (*)
