KETIK, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah saat ini berada di jalan yang benar dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.
Penegasan itu disampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026, sebagai momentum evaluasi pelaksanaan program pemerintah menjelang memasuki tahun kedua masa pemerintahan.
Menurut Presiden, hampir dua tahun pemerintahan berjalan dengan ritme yang cepat untuk menjawab berbagai tantangan nasional dan global.
Meski dihadapkan pada ketidakpastian dunia, pemerintah disebut berhasil mencatat sejumlah capaian penting di bidang pangan, energi, tata kelola aset negara, hingga transformasi digital.
"Hari ini saya sengaja melaksanakan Sidang Kabinet Paripurna pertengahan tahun 2026 untuk kita evaluasi apa yang sudah kita kerjakan. Tanpa terasa waktu berjalan sangat cepat," ujar Prabowo.
Presiden mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Namun, ia menilai berbagai capaian yang telah diraih menjadi modal penting untuk melanjutkan pembangunan nasional.
"Masalahnya masih lebih banyak. Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat sekarang apa yang kita sudah capai," katanya.
Salah satu capaian yang paling disoroti adalah sektor ketahanan pangan.
Presiden menyebut Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan. Selain itu, cadangan beras nasional dan nilai tukar petani diklaim menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia.
"Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. SDG pertama adalah no poverty, tidak ada kemiskinan. Zero hunger, tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar," tegas Presiden.
Di sektor energi, pemerintah juga mengklaim berhasil mengembangkan B50, yakni bahan bakar solar dengan campuran 50 persen berbasis kelapa sawit.
Kebijakan tersebut diyakini mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor energi sekaligus memperkuat kemandirian nasional.
Prabowo menegaskan, arah pembangunan pemerintah tidak didasarkan pada ketakutan terhadap tekanan global, melainkan pada kebutuhan mendasar masyarakat dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
"Kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita percaya kepada hal-hal yang asasi dan mendasar. Kita tidak boleh memimpin dengan ketakutan," ucapnya.
Presiden juga menekankan bahwa seluruh kebijakan pemerintah berlandaskan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34 yang mengatur penguasaan negara atas sumber daya alam serta kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, bumi, air, dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan pangan, pupuk, layanan kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial.
"Kita tidak boleh membiarkan anak-anak orang miskin terus miskin. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak tidak memiliki harapan untuk sekolah," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menyoroti reformasi tata kelola sumber daya alam melalui penerapan sistem ekspor satu pintu.
Kebijakan itu diperkuat dengan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) yang diumumkan pada 20 Mei 2026 dan mulai beroperasi penuh sejak 1 Juli 2026.
"Kita bangun sistem ekspor satu pintu agar negara mengetahui berapa yang diekspor, kepada siapa dijual, dan berapa devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia," ujarnya.
Prabowo mengungkapkan, dalam waktu satu bulan lebih beroperasi, PT DSI telah mengelola devisa lebih dari 10,5 miliar dolar Amerika Serikat.
Pemerintah juga menemukan adanya selisih harga ekspor komoditas Indonesia dengan harga internasional yang mencapai 30 hingga 45 persen sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Presiden menegaskan, pemerintah tidak akan ragu mencabut izin usaha pihak-pihak yang tidak mematuhi hukum.
"Illegal mining, illegal kebun, illegal logging, penyelundupan, under-invoicing, transfer pricing, itu adalah fraud, itu adalah pidana. Semua izin kita cabut bagi yang tidak mau patuh kepada hukum," tegas Prabowo.
Tak kalah penting, Presiden menyoroti keberadaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang disebut menjadi instrumen strategis dalam mengelola aset negara.
Menurut Prabowo, Danantara saat ini memiliki nilai aset lebih dari 1.000 miliar dolar AS dan menjadi dana kedaulatan pertama Indonesia yang dipersiapkan untuk generasi mendatang.
"Danantara adalah tabungan kekayaan aset negara yang disatukan dan dikelola dengan rapi. Ini menjadi energi untuk masa depan Indonesia, untuk anak, cucu, dan cicit kita," katanya.
Melalui Danantara, pemerintah juga melakukan penertiban terhadap badan usaha milik negara (BUMN). Dari total 1.077 BUMN yang ada, sebanyak 250 perusahaan telah ditutup, dikonsolidasikan, atau digabungkan hingga akhir Juli 2026.
"Akhir 31 Juli mereka sudah menutup, mengonsolidasikan, dan memerger 250 BUMN," ungkap Presiden.
Langkah tersebut diklaim mampu menghemat biaya rutin negara hingga Rp50 triliun. Penghematan berasal dari pemangkasan berbagai biaya operasional, seperti gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, biaya rapat, hingga pengeluaran rutin lainnya.
"Dengan ditutupnya 250 BUMN, overhead yang bisa diselamatkan adalah Rp50 triliun. Saya kira hingga akhir tahun penghematannya bisa mencapai Rp70 hingga Rp80 triliun," tambahnya.
Selain reformasi ekonomi, Presiden juga menekankan pentingnya transformasi digital pemerintahan. Menurutnya, digitalisasi merupakan kunci menghadirkan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan tepat sasaran.
Saat ini, digitalisasi bantuan sosial telah diterapkan di 43 kabupaten dan kota di 26 provinsi dengan sekitar satu juta keluarga terdaftar dari target 12,5 juta keluarga penerima manfaat.
Pemerintah juga telah membangun mal pelayanan publik di 313 kabupaten dan kota.
"Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Saya ingin Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia," ujar Prabowo.
Menutup arahannya, Presiden meminta seluruh jajaran kabinet untuk terus bekerja dengan disiplin dan tidak gentar menghadapi tantangan yang ada.
Ia menegaskan bahwa para pemimpin bangsa memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan rakyat, bukan menghindarinya.
"Kita diberi mandat oleh rakyat untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Kita tidak boleh takut dengan masalah, tidak boleh takut dengan kesulitan, dan tidak boleh takut dengan kekurangan," pungkas Presiden.(*)
