KETIK, ACEH SINGKIL – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, melalui Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Wilayah Aceh 2, melakukan peninjauan langsung dia jembatan yang mengalami rusak berat. Rabu, 18 November 2026.
Peninjauan Satgas PRR fokus melihat dua jembatan yang mengalami rusak berat di kampung Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah, dan Kampung Selok Aceh, kecamatan Singkil.
Sebelumnya, bagian kepala jembatan dan badan jalan di jalur alternatif kampung Sebatang dan Selok Aceh dilaporkan amblas akibat terjangan banjir kiriman dan hujan deras pada 13 hingga 17 November 2026 lalu.
Ketua Tim Monev Wilayah Aceh 2 Satgas PRR Sumatra, Brigjen TNI (Mar) Guslin menyampaikan bahwa kondisi kerusakan fisik akibat banjir besar dan susulan akan menjadi perhatian serius pihaknya.
"Setelah kami melihat langsung kerusakan jembatan tentu akan menjadi perhatian kami untuk melakukan penanganan sesegera mungkin, dimana kedua jembatan itu berdampak langsung terhadap perputaran roda ekonomi masyarakat,” katanya.
"Penanganan kedua jembatan itu termasuk urgensi, khususnya jembatan tinggi di Sebatang kecamatan gunung meriah yang juga merupakan jalur mitigasi bencana," lanjut Guslin.
Menurutnya, dua jembatan ini sangat penting dan mendesak untuk ditangani. "Kami mendorong pemerintah pusat menjadikan prioritas utama penanganan," tegas Guslin.
Selain jembatan, ia juga berkomitmen mencatatkan satu titik jalan putus sepanjang 19 km dari Kampung Sebatang menuju Pea Bumbung, dimana sebelumnya sudah dialokasikan dananya melalui Transfer Keuangan ke Daerah (TKD).
“Untuk titik putus dekat Kampung Pea Bumbung ini sebelumnya sudah dialokasikan pembangunannya melalui dana TKD," sebut Brigjen Guslin.
Ia berharap penanganan yang dilakukan nanti tidak hanya mengembalikan fungsi jembatan sesegera mungkin tetapi juga memperhatikan kualitas konstruksinya.
Sementara itu, Pj Sekda Aceh Singkil, Edi Widodo, menyampaikan agar perbaikan dua jembatan dan jalan putus 19 km dapat segera dilaksanakan untuk memudahkan akses masyarakat selaku pengguna jalan. (*)
