KETIK, YOGYAKARTA – Di balik jaminan akses air bersih yang mengalir ke ribuan rumah di pelosok Kabupaten Sleman, terselip peran sentral Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS).
Jauh dari sekadar kerja sukarela warga desa, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) tengah memacu transformasi besar: menyulap kelompok swadaya ini menjadi entitas pengelola atau PAMdes yang mandiri, transparan, dan profesional.
Kabid Cipta Karya DPUPKP Kabupaten Sleman, Haryadi Widodo, ST, MT, memberikan penjelasan mengenai strategi pemkab Sleman dalam mentransformasi kelompok swadaya masyarakat menjadi entitas pengelola atau PAMdes yang mandiri dan profesional. (Foto: DPUPKP Sleman for Ketik.com)
Kepala Bidang Cipta Karya DPUPKP Kabupaten Sleman, Haryadi Widodo, ST, MT, menegaskan posisi bidangnya sebagai jembatan teknis yang fundamental antara kebijakan pemerintah dan denyut kebutuhan di lapangan, Selasa, 14 April 2026.
Lewat perumusan kebijakan serta perencanaan matang, pembangunan infrastruktur air minum hingga sanitasi diselaraskan dengan visi kesejahteraan daerah. Sinergi tersebut menjadi fondasi program pembinaan yang mengedepankan filosofi keberlanjutan.
Ekspansi Sambungan Rumah dan Legalitas
Hingga tahun 2025, DPUPKP Kabupaten Sleman mencatat sebanyak 1.766 Sambungan Rumah (SR) telah terlayani melalui SPAM berbasis masyarakat.
Capaian tersebut terbagi dalam dua skema besar: Program DAK Air Minum (APBN) yang menjangkau 10 kelompok SPAM dengan 1.115 SR bagi 3.729 jiwa, serta Program Hibah Barang (APBD) Kabupaten Sleman yang mencakup 18 kelompok dengan 651 SR untuk 2.108 jiwa manfaat.
Peninjauan langsung fungsi Sambungan Rumah (SR) di Sumberrejo, Kapanewon Tempel oleh jajaran DPUPKP Sleman. Kegiatan monev dilakukan untuk mengawal akuntabilitas program hibah maupun DAK, sekaligus memastikan kemandirian pengelolaan air bersih oleh KPSPAMS/PAMdes di tingkat akar rumput berjalan optimal. (Foto: DPUPKP Sleman for Ketik.com)
Strategi penguatan KPSPAMS atau PAMdes ini menyentuh aspek legalitas serta akuntabilitas yang ketat. Saban kelompok wajib mengantongi payung hukum jelas melalui Surat Keputusan (SK) Lurah agar operasional mereka diakui secara sah.
Pada ranah finansial, pendampingan dilakukan agar iuran warga dikelola lewat pembukuan sehat yang diputuskan melalui musyawarah guna menjaga keadilan serta kemampuan ekonomi lokal.
Efisiensi Biaya dan Jangkauan Akses
"Masyarakat didorong agar mampu menyediakan, mengoperasikan, dan memelihara sarana air minum secara otonom tanpa ketergantungan kronis pada pemerintah," ujar Haryadi Widodo menekankan filosofi Self-Reliance.
Keberadaan SPAM binaan ini terbukti menurunkan pengeluaran warga secara signifikan. Di wilayah tertentu, warga cukup membayar sekitar Rp50.000 untuk mencukupi kebutuhan air rumah tangga, jauh lebih terjangkau dibanding membeli air tangki yang mahal saat kemarau.
Keberhasilan ini didukung oleh perluasan jaringan perpipaan yang menjangkau daerah rawan air di berbagai kapanewon, seperti Seyegan, Moyudan, dan Cangkringan. Dengan membawa air langsung ke rumah warga melalui sistem PAMdes, biaya transportasi atau pembelian air eceran dapat ditiadakan.
Selain itu, program pembinaan fokus pada optimalisasi sistem dan perlindungan sumber air baku agar pasokan tetap stabil tanpa perlu eksplorasi sumber baru yang mahal.
Modernisasi Digital dan Kualitas Infrastruktur
Modernisasi kini diperkuat melalui aplikasi digital seperti SIM SPAM untuk efisiensi administrasi. Teknologi tersebut efektif memangkas risiko kesalahan manusia (human error) sekaligus mendongkrak transparansi keuangan kelompok pengelola.
Penggunaan material pipa berstandar nasional (SNI) yang tahan lama juga memastikan sistem distribusi minim kebocoran, sehingga tidak memicu kenaikan tagihan akibat air terbuang percuma.
Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Sleman Zero Stunting. Pembinaan diarahkan agar air hasil kelolaan KPSPAMS memenuhi standar "aman" alias bebas kontaminasi bakteri E. coli.
Dalam hal ini, Pemkab Sleman bertindak sebagai fasilitator (enabler) yang menyediakan bimbingan teknis, mulai dari teknologi pengolahan hingga Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM).
Visi Jangka Panjang dan Target 2026
Haryadi Widodo menyoroti visi jangka panjang dalam tata kelola sumber daya tersebut sebagai poin yang niscaya. Hingga kini, dampak nyata sudah terlihat dari kelompok seperti KPSPAM Banyu Bebeng yang meraih prestasi di tingkat kabupaten berkat dedikasi menjaga distribusi air di lereng Merapi.
Tahun 2026 ini, Bidang Cipta Karya DPUPKP Sleman membidik target ambisius: menutup celah (gap) akses air minum perpipaan sebesar 3 persen sesuai mandat RPJMD.
Melalui penguatan basis data digital dan penyaluran hibah infrastruktur yang presisi, Kabupaten Sleman optimistis mewujudkan kedaulatan air yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat kompeten di seluruh pelosok desa. (*)
