KETIK, HALMAHERA SELATAN – Anggota DPRD Halmahera Selatan, Rustam Ode Nuru, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar penyusunan APBD 2027 benar-benar berpijak pada prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi daftar program belanja.
Penegasan itu disampaikan Rustam dalam Rapat Paripurna Ke-34 Masa Persidangan III DPRD Halmahera Selatan dengan agenda penyampaian rekomendasi hasil reses tahun 2026, Jumat 13 November 2026. Pernyataannya disampaikan di hadapan bupati, pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang menghadiri persidangan.
Rustam menilai pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan pembangunan apabila sejumlah ukuran kemajuan daerah masih berjalan lambat. Efektivitas pengeluaran pemerintah, menurutnya, perlu dilihat melalui manfaat nyata bagi publik.
"Kalau indikator makro kita kemudian stagnasi dan hanya tumbuh pada PDRB, tapi dia juga tidak berbanding lurus dengan kondisi pengurangan fiskal kita," ujar Rustam.
Persoalan tersebut, lanjutnya, menuntut ketepatan perencanaan keuangan pemerintah. Setiap instansi diminta menyelaraskan usulan kegiatan berdasarkan arah pembangunan lintas periode agar kebijakan pembiayaan memiliki sasaran terukur. Ia mengingatkan pentingnya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
"Dalam penyusunan RKA dan KUA-PPAS nanti, saya sarankan kepada seluruh OPD, bahkan dinas pengguna anggaran, untuk benar-benar melihat rencana program jangka panjang kita dan program jangka menengah kita," tegasnya.
Kritik berikutnya menyasar kedisiplinan birokrasi. Rustam menolak praktik perumusan dokumen kerja tanpa pertimbangan matang.
"Kita jangan menyusun RKPD, kita jangan menyusun RKA hanya sesuka hati. Itu menjadi soal kita," katanya.
Ia turut menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan pemerintah harus tercermin melalui pergerakan capaian pembangunan, bukan semata-mata kelengkapan administrasi maupun proses validasi. Penilaian terhadap efektivitas kebijakan, menurutnya, perlu mempertimbangkan perkembangan indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pemerintah daerah.
Rustam juga mengingatkan tanggung jawab aparat perencana dan pengelola belanja daerah dalam mempersiapkan pembahasan anggaran tahun berikutnya.
"Itu yang menjadi catatan saya kepada kita semua. Terutama kepada kuasa pengguna anggaran, OPD-OPD yang menyusun RKA pada APBD 2027 nanti," pungkasnya.
