KETIK, PROBOLINGGO – Proses penjaringan Event Organizer (EO) untuk pelaksanaan pesta hiburan Seminggu di Probolinggo (SEMIPRO) 2026 memicu polemik.
Salah satu peserta, Elok Hanifah, mengaku menemukan indikasi konsep kegiatan tahunan non APBD yang ia susun itu bocor sebelum pemenang diumumkan secara resmi.
Indikasi itu muncul setelah beredarnya flyer SEMIPRO 2026 di luar Kota Probolinggo.
Menurut Elok, sejumlah gagasan yang ia paparkan dalam presentasi memiliki kemiripan dengan materi yang muncul dalam flyer dimaksud.
"Konsep lengkap diminta terlebih dahulu oleh Dispopar sebelum presentasi. Setelah itu saya paparan di hadapan tim penilai. Namun sebelum ada pengumuman pemenang, kok ada flyer sudah beredar luas. Materi saya paparkan sebagian ada di flayer tersebut," ujarnya, Jumat 5 Juni 2026 malam.
Proses presentasi sendiri berlangsung 26 Mei 2026 sekitar pukul 15.00 WIB.
Sejumlah EO bergantian memaparkan konsep di hadapan Wali Kota Probolinggo, Wakil Wali Kota, Ketua TP PKK, Kepala Dispobpar, dan sejumlah OPD terkait. Dari tiga EO pendaftar, hanya dua EO yang hadir.
Menurut Elok, kemiripan konsep acara tertera pada flyer beredar, bukan hanya bentuk festival selama 10 hari. Namun juga terlihat pada sejumlah tema dan segmen acara.
Beberapa di antaranya keberadaan panggung komunitas dan hiburan musik melibatkan berbagai genre. Mulai dari musik reggae, musik gambus, band lokal hingga pertunjukan komunitas.
Selain itu terdapat pula tema bernuansa Timur Tengah dan Islami menghadirkan hadrah, gambus serta pertunjukan budaya Islami.
Kemiripan lain juga terlihat pada agenda fashion show melibatkan pelajar, batik dan etnis lokal.
Begitu pula dengan penampilan seni budaya tradisional yang menghadirkan reog, bantengan, tari tradisional serta komunitas seni budaya daerah.
Tak hanya itu, konsep yang mengakomodasi komunitas dance dan breakdance juga muncul dalam flyer yang beredar.
Pada bagian penutupan, terdapat pula agenda pemberian apresiasi terkait capaian satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo.
"Yang membuat kami bertanya-tanya bukan sekadar ada musik atau budaya. Itu hal umum dalam festival. Tetapi ketika pola kegiatan, segmen komunitas hingga tema-tema tertentu muncul sebelum pemenang diumumkan, tentu menimbulkan pertanyaan, ini siapa yang membocorkan," kata Elok.
Ia menegaskan tidak menuduh pihak tertentu. Namun menurutnya, dokumen yang dikumpulkan peserta semestinya dijaga kerahasiaannya hingga proses seleksi selesai dan pemenang ditetapkan. “Saya akan mempertimbangkan apakah persoalan ini saya bawa ke ranah hukum atau tidak,” cetus ibu dua anak itu.
Jika benar terjadi kebocoran dokumen, lanjutnya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hasil seleksi penyelenggara SEMIPRO 2026.
Lebih dari itu, kepercayaan pelaku industri kreatif terhadap mekanisme seleksi digelar pemerintah daerah juga bisa ikut terdampak.
Kepala Dispobpar Kota Probolinggo Abbas, saat dihubungi, tidak membahas soal flayer dimaksud.
Namun ia menampik dugaan adanya permainan di balik penentuan EO pemenang.
“Memang belum ada pemenang siapa EO yang bakal mengerjakan event non APBD itu. Tidak adalah keberpihakan saya terhadap salah satu EO pendaftar. Yang menentukan EO pemenang ya Pak Walikota,” katanya.
Sementara itu, Pemerhati Hukum Kebijakan Publik, Praja Dinasti, mengatakan, dalam setiap proses seleksi melibatkan kompetisi gagasan, proposal peserta seharusnya menjadi rahasia sampai tahapan penilaian selesai.
Tujuannya agar semua EO pendaftar memperoleh perlakuan setara. Tidak ada pihak diuntungkan lebih awal dari informasi yang disampaikan peserta lain.
"Jika benar terdapat materi atau substansi proposal yang beredar sebelum pemenang ditetapkan, maka hal itu berpotensi menimbulkan pertanyaan terkait aspek profesionalitas dan fairness atau keadilan kompetisi. Sebab peserta menyerahkan ide, konsep, dan rancangan kegiatan dengan asumsi dokumen tersebut hanya digunakan untuk kepentingan penilaian,” kata dosen hukum sebuah universitas swasta di Probolinggo itu.
Oleh karena itu, lanjutnya, apabila muncul dugaan kebocoran konsep, langkah yang paling tepat adalah memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
Mulai soal alur pengelolaan dokumen sampai siapa saja yang memiliki akses, serta bagaimana materi tersebut bisa beredar sebelum pengumuman resmi dilakukan.
"Persoalannya bukan siapa yang menang atau kalah. Persoalannya adalah apakah seluruh peserta memperoleh jaminan bahwa ide dan konsep yang mereka serahkan diperlakukan secara aman, profesional, dan adil selama proses seleksi berlangsung,” tutup Praja.(*)
