Pemkot Malang Kirim Usulan Kenaikan UMK Tahun 2027 ke Pemprov Jatim

20 November 2026 18:57 20 Nov 2026 18:57

Lutfia Indah, Dendy Ganda K.

Redaksi Ketik.com
Thumbnail Pemkot Malang Kirim Usulan Kenaikan UMK Tahun 2027 ke Pemprov Jatim

Ilustrasi UMK Kota Malang telah diusulkan mengalami kenaikan di tahun 2027. (Foto: Lutfia/Ketik.com)

KETIK, MALANG – Pemerintah Kota Malang telah mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) untuk 2027. Usulan tersebut segera dikirimkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Plt. Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Sugeng Prastowo, menjelaskan bahwa usulan tersebut berdasarkan hasil kesepakatan rapat Dewan Pengupahan Kota Malang. Hasil kesepakatan itu selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui surat rekomendasi Wali Kota Malang.

"Surat rekomendasi Bapak Wali Kota sedang berproses dan segera akan kami sampaikan kepada Ibu Gubernur untuk penerapannya. Kami hanya mengusulkan, bukan menetapkan. Hanya mengirimkan rekomendasi atas usulan Dewan Pengupahan," ujarnya, Jumat, 20 November 2026.

Ia menegaskan bahwa Pemkot Malang hanya berwenang menyampaikan rekomendasi. Keputusan akhir mengenai penetapan UMK tetap berada di tangan Gubernur Jawa Timur.

Sugeng belum bersedia menyebutkan nominal UMK 2027 yang diusulkan. Namun, ia memastikan terdapat kenaikan dari UMK sebelumnya sebesar Rp3.736.101. Menurutnya, salah satu pertimbangan kenaikan tersebut adalah tingkat inflasi dan meningkatnya harga sejumlah kebutuhan pokok yang kini dikeluhkan masyarakat.

"Kalau untuk penetapan UMK tetap menjadi kewenangan Gubernur. Nanti biar Pak Wali Kota yang menyampaikan berapa nominal usulan UMK yang kami kirimkan ke Gubernur. Kalau nominalnya memang naik dari 2026 ini karena kan inflasi setiap tahun juga ada," tuturnya.

Sugeng memastikan bahwa besaran upah yang diusulkan telah mempertimbangkan aspirasi pekerja maupun pengusaha. Proses pembahasan juga melibatkan akademisi dan sejumlah instansi pemerintah, mulai dari BPS, Diskopindag, hingga Bagian Hukum Pemkot Malang.

Selain itu, kenaikan UMK juga mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Namun, KHL tidak menjadi komponen dalam formulasi penghitungan UMK.

"KHL itu hanya sebagai pertimbangan. Di suratnya Pak Menteri Naker maupun Kepala Disnakertrans Pemprov Jatim, itu sebagai pertimbangan. Bukan masuk dalam unsur formulasi penghitungan," katanya.

Setelah mengirimkan rekomendasi, Pemkot Malang masih harus menunggu penetapan dari Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya, sosialisasi pemberlakuan UMK akan dilakukan sebelum mulai diterapkan pada 1 Januari 2027.

"Kami menunggu penetapan Bu Gubernur dulu, kemungkinan di awal Desember kami sampaikan karena kan berlakunya UMK ini per 1 Januari 2027 nanti," pungkasnya.

Tombol Google News

Tags:

UMK Kota Malang Kenaikan UMK Kota Malang Usulan Kenaikan Umk Berita Kota Malang