.png){kind=logo}
KETIK, SURABAYA – Pemadaman bergilir yang dilakukan PLN membuat sejumlah aktivitas terganggu. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya pun menyoroti persoalan ini.
Mereka mengungkapkan, pemadaman listrik ini menganggu roda perekonomian UMKM, usaha rumahan hingga menurunnya produktivitas ekonomi daerah.
Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi menegaskan, listri saat ini merupakan salah satu fondasi utama aktivitas ekonomi modern.
Maka dari itu, saat listrik terganggu, maka tak hanya pabrik-pabrik besar saja yang mengalami kerugian, melainkan juga industri kecil, seperti UMKM.
"Ada ibu-ibu yang menggantungkan penghasilan keluarga dari usaha frozen food, ada pemilik laundry yang harus menghentikan pekerjaan, ada pedagang yang kehilangan produk karena pendingin tidak berfungsi, serta pelaku usaha kecil yang kehilangan waktu produksi dan kesempatan memperoleh pendapatan," ujar Ali Affandi
"Karena itu gangguan pasokan listrik harus dilihat sebagai persoalan ekonomi masyarakat, bukan semata persoalan teknis jaringan,” jelasnya.
Lanjutnya, UMKM dan usaha rumahan merupakan kelompok yang paling rentan menghadapi gangguan pasokan listrik karena sebagian besar tidak memiliki fasilitas cadangan seperti genset maupun sistem penyimpanan energi.
Lebih lanjut, Kadin Surabaya menilai kebutuhan energi Jawa Timur akan terus meningkat seiring berkembangnya kawasan industri, pusat logistik, perdagangan modern, industri digital serta investasi baru di daerah.
Kadin Surabaya juga memandang gangguan pasokan listrik tidak boleh dianggap persoalan teknis semata karena dampaknya dapat menjalar kepada semua lini.
Kadin Surabaya mengusulkan mitigasi apabila kejadian seperti ini terulang. Pertama, menyampaikan informasi dan jadwal pemadaman lebih awal, rinci dan mudah diakses.
Kedua, peningkatan keandalan pasokan listrik pada kawasan Industri, sentra UMKM, pusat perdagangan, pasar tradisional, serta fasilitas publik.
Ketiga, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembangkitan, transmisi, distribusi, dan mekanisme mitigasi gangguan. Keempat, percepatan pemanfaatan energi alternatif dan energi terbarukan melalui berbagai insentif yang dapat diakses pelaku usaha.
Kelima, penguatan koordinasi antara PLN, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam mengantisipasi dampak ekonomi yang timbul akibat gangguan pasokan listrik.
Sementara itu, Kepala Badan Industri dan Real Estate Kadin Surabaya, Didik Prasetiyono, menilai bahwa keandalan infrastruktur energi telah menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan daya saing ekonomi dan investasi suatu daerah.
“Persaingan investasi saat ini sangat ketat. Jawa Timur tidak hanya bersaing dengan daerah lain di Indonesia, tetapi juga dengan berbagai pusat industri di Asia Tenggara," jelas Didik.
"Investor dapat memahami gangguan yang bersifat insidental, namun dunia usaha tentu berharap adanya peningkatan keandalan sistem yang terus-menerus dan terukur,” sambungnya.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri, pertumbuhan investasi, serta transformasi ekonomi digital harus ditopang oleh infrastruktur dasar yang kuat dan andal.
“Gangguan pasokan listrik tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis semata. Listrik adalah infrastruktur ekonomi. Ketika pasokan energi terganggu, yang ikut terdampak adalah produktivitas usaha, lapangan kerja, rantai pasok, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu penguatan sistem kelistrikan harus menjadi bagian dari agenda strategis pembangunan ekonomi nasional,” lanjutnya. (*)
