KETIK, JAWA TIMUR – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama pimpinan DPRD Jatim menandatangani persetujuan bersama Raperda tentang Perubahan APBD (P-APBD) Jatim Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis, 3 September 2026.
Khofifah menegaskan, perubahan APBD tidak sekadar penyesuaian pendapatan dan belanja, tetapi harus memastikan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang paling penting dari P-APBD ini adalah bagaimana anggaran kita betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengentasan kemiskinan harus dipercepat, lapangan kerja yang berkualitas harus diperluas, kesejahteraan petani, peternak dan nelayan harus terus kita tingkatkan, dan akses pendidikan serta kesehatan harus semakin kuat,” kata Khofifah.
Ia mengatakan, P-APBD 2026 disusun berdasarkan Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2026.
Kebijakan anggaran diarahkan pada sembilan agenda pembangunan, termasuk percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, perluasan lapangan kerja berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan.
Selain itu, anggaran difokuskan untuk memperkuat konektivitas, pendidikan dan kesehatan, tata kelola pemerintahan, keharmonisan masyarakat, serta kelestarian lingkungan.
“Setelah persetujuan bersama ini, yang paling penting adalah memastikan setiap rupiah yang kita kelola benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.
Dalam P-APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan Rp26,529 triliun dan belanja Rp29,903 triliun.
Selisih Rp3,374 triliun ditutup melalui pembiayaan netto dengan SILPA tahun 2026 ditetapkan Rp0.
Raperda tersebut selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga hari sejak persetujuan untuk menjalani evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda.
Khofifah mengapresiasi DPRD Jatim yang telah membahas Raperda P-APBD secara dinamis dan konstruktif.
Ia berharap sinergi Pemprov Jatim dan DPRD terus diperkuat agar anggaran yang disepakati dapat dilaksanakan secara optimal.
“Muara dari seluruh proses ini adalah kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Kita ingin pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktivitas yang meningkat, dan pada akhirnya Jawa Timur semakin mandiri, termasuk dalam pangan dan energi,” pungkasnya. (*)
