KETIK, SURABAYA – Masuknya musim kemarau di Jawa Timur menyebabkan penurunan volume hasil panen, khususnya pada komoditas beras. Meskipun pasokan dari peternak dan petani berkurang, pergerakan harga bahan pokok di pasar tidak mengalami lonjakan.
Kondisi ini terjadi seiring langkah pemerintah menerapkan berbagai program intervensi pasar. Pemerintah mendistribusikan beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta menyalurkan Bantuan Pangan (Banpang). Selain itu, distribusi Minyakita juga terus berjalan ke tingkat pedagang. Kombinasi ketiga program ini menahan fluktuasi harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adinugroho, menyatakan bahwa berkurangnya masa panen di sejumlah daerah memicu pemerintah untuk menaruh perhatian pada pergerakan komoditas beras. Bulog mengambil langkah ini guna mengantisipasi penurunan suplai di pasar pasca-panen.
"Dalam menjaga stabilitas harga beras, pemerintah melalui Bulog terus menggelontorkan beras SPHP ke pasar. Hingga saat ini, realisasi penyaluran SPHP di Jawa Timur telah mencapai 65.648 ton atau sekitar 66 persen dari target sebesar 98.767 ton," ujar Langgeng Wisnu Adinugroho dalam keterangannya, Minggu, 7 Juni 2026
Menurutnya, capaian tersebut merupakan realisasi penyaluran SPHP tertinggi kedua secara nasional. Program ini diharapkan mampu menjaga harga beras medium tetap stabil dan tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp13.500 per kilogram.
Ia menjelaskan, harga jual beras SPHP dari gudang Bulog ditetapkan sebesar Rp11.000 per kilogram, sedangkan harga jual maksimal kepada konsumen oleh pedagang sebesar Rp12.500 per kilogram.
Selesai menggelontorkan SPHP, Bulog bersama pemerintah menjalankan program Bantuan Pangan di Jawa Timur. Langkah ini bergerak membagikan komoditas dengan target jangkauan sebanyak 5.638.478 jiwa yang terdaftar dalam daftar Penerima Bantuan Pangan (PBP).
Program bantuan ini mendistribusikan komoditas pangan dengan rincian 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng untuk setiap penerima. Langgeng menyatakan bahwa pemenuhan jatah ini berfungsi memasok kebutuhan konsumsi rumah tangga dalam hitungan minggu, sehingga memotong volume pembelian rutin mereka di pasar tradisional.
"Untuk alokasi Februari-Maret yang saat ini masih berlangsung, total beras yang disalurkan mencapai 112.769 ton dengan kualitas medium. Sementara minyak goreng yang didistribusikan mencapai sekitar 22,5 juta liter," jelasnya.
Pasokan Minyakita bergerak menuju konsumen melalui jalur pasar rakyat dan instrumen pemantauan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Berdasarkan pencatatan dari bulan April hingga Juni 2026, Bulog Jawa Timur menggelontorkan total 2.239.405 liter Minyakita, dengan porsi 64 persen dari volume tersebut dialokasikan langsung ke pedagang pasar rakyat.
Gabungan instrumen pengawas yang terdiri dari Tim Satgas Pangan Polda Jawa Timur, Perum Bulog Kanwil Jawa Timur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya melaksanakan pengecekan komoditas.
Hasil pendataan menunjukkan nilai jual beras medium tertahan pada angka Rp12.000 per kilogram, sebuah posisi yang menempatkan harga komoditas ini berada di bawah pagu Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp13.500 per kilogram. Kegiatan verifikasi lapangan ini berlangsung di Pasar Soponyono dan Pasar Wonokromo pada Minggu, 7 Juni 2026
Pencatatan pada komoditas beras premium menunjukkan angka Rp14.900 per kilogram, posisi yang menempatkan nominal tersebut pada batas Harga Eceran Tertinggi (HET). Kondisi ini terjadi pula pada minyak goreng merek Minyakita, di mana pedagang melepas barang ke konsumen dengan harga Rp15.700 per liter, sesuai dengan ketetapan pemerintah.
Arus permintaan masyarakat memicu para pedagang meminta penambahan volume pasokan Minyakita di pasar. Menanggapi kondisi tersebut, Langgeng memaparkan skema pembagian alokasi Domestic Market Obligation (DMO). Skema regulasi menetapkan kuota untuk BUMN pangan seperti Bulog, ID Food, dan Agrinas Palma sebesar 35 persen, sementara jalur distribusi menyalurkan 65 persen sisa komoditas melalui perusahaan swasta.
Aktivitas transaksi di pasar menempatkan kelompok makanan, minuman, serta tembakau sebagai penyumbang nominal inflasi dalam pencatatan ekonomi daerah. Berdasarkan data lapangan yang diungkapkan Langgeng, cabai rawit mencatatkan persentase sumbangan tertinggi terhadap pergerakan indeks tersebut. Kondisi ini menempatkan beras pada posisi kedua dalam daftar komoditas yang mendorong kenaikan angka inflasi.
Menyikapi data pergerakan inflasi, Langgeng memproyeksikan keberlanjutan seluruh program pangan yang tengah berjalan. Langkah ini menargetkan pemeliharaan volume stok di pasar, pembatasan fluktuasi harga pada komoditas beras dan minyak goreng, serta pertahanan angka daya beli di tingkat konsumen.
"Program-program pemerintah yang terus dijalankan ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan, khususnya beras dan minyak goreng, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi dapat terkendali," pungkasnya.(*)
