KETIK, SORONG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyoroti rendahnya capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Pemerintah Kota Sorong.
Pada 2025, skor MCSP Kota Sorong tercatat masih di bawah 20 dari skala 100. Kondisi tersebut mendorong KPK meminta pemerintah daerah lebih serius memperkuat upaya pencegahan korupsi.
Hal itu disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua, dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi tata kelola pemerintahan Kota Sorong pada Rabu, 11 November 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua Barat Daya tersebut melibatkan seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Sorong, unsur legislatif, Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Pembangunan Daerah, BPKP Perwakilan Papua Barat Daya, serta BP3OKP.
Maruli Tua mengatakan, rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari komitmen KPK untuk memperkuat sinergi lintas lembaga dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.
"Fokus KPK tetap bagaimana bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Kami melihat dari awal, pertama ada ukuran MCSP," kata Maruli.
"Dari tahun 2025 dan sebelumnya, Pemerintah Kota Sorong relatif rendah. Dari skala nol sampai seratus, untuk tahun 2025 masih di bawah 20. Jadi kami minta agar lebih serius dan lebih fokus melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi," sambungnya.
Selain MCSP, KPK juga menyoroti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Sorong tahun 2025 yang masih berada di bawah angka 73. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan Kota Sorong masih berada dalam kategori rentan terhadap korupsi.
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, KPK menetapkan tiga dari tujuh area MCSP sebagai fokus utama perbaikan, yakni perencanaan pembangunan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa.
Menurut Maruli, aspek perencanaan pembangunan harus dijalankan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, baik secara formal maupun substantif.
Sementara pada sektor penganggaran, perhatian khusus diberikan terhadap pengelolaan dana hibah. Mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pengajuan, pencairan hingga pertanggungjawaban harus dilaksanakan sesuai regulasi.
"Fokus penganggaran karena memang lebih rentan, terutama terkait hibah. Mekanisme dari perencanaan, penganggaran, pengajuan, pencairan, sampai pertanggungjawaban itu betul-betul harus diikuti, baik secara formal maupun materiil," jelasnya.
"Apalagi regulasinya sudah lengkap, mulai dari peraturan Menteri Dalam Negeri hingga peraturan wali kota. Itu memang harus betul-betul dicermati dan dilaksanakan," tegas Maruli.
Tak hanya itu, sektor pengadaan barang dan jasa juga menjadi perhatian serius KPK karena dinilai masih membutuhkan banyak pembenahan.
Maruli menyebutkan, hasil pembahasan dalam rapat koordinasi telah dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pemantauan bersama KPK, BPKP, Kemendagri, dan lembaga terkait lainnya.
Pemerintah Kota Sorong juga telah berkomitmen melakukan perbaikan signifikan hingga Desember 2026. Hasil perbaikan tersebut nantinya harus dilaporkan kepada KPK untuk dipantau lebih lanjut.
"Kaitan pengadaan barang dan jasa memang ini perlu banyak perbaikan. Substansi seperti apa tadi sudah ada output-nya dalam berita acara. Ini menjadi bahan bagi KPK, BPKP, Kemendagri dan lain-lain untuk melakukan pemantauan. Tadi sudah berkomitmen sampai Desember 2026 ada perbaikan yang signifikan, itu dilaporkan kepada KPK dan akan kami pantau," tegas Maruli.
Ia juga meminta dukungan media massa untuk ikut mengawasi proses pembenahan tata kelola pemerintahan di Kota Sorong.
KPK, lanjutnya, merencanakan pelaksanaan survei integritas kembali pada 2027. Melalui survei tersebut, KPK berharap Kota Sorong dapat keluar dari kategori rentan korupsi dan menunjukkan peningkatan integritas secara signifikan.
Dengan demikian, pengelolaan anggaran publik yang terbatas dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPR Kota Sorong, John Lewerissa, mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi yang digelar KPK. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan pemahaman kepada anggota DPR terkait pelaksanaan fungsi dan kewenangan legislatif, khususnya mengenai pokok-pokok pikiran (pokir) dewan.
Ia menjelaskan bahwa pokir merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses, kemudian diproses melalui tahapan verifikasi oleh Sekretariat DPR hingga Bappeda sebelum diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
"Berbicara mengenai pokir yang melekat pada kami dewan, kami berterima kasih karena akhirnya mengerti apa itu pokir yang memberikan suatu pencerahan kepada kami. Pokir itu merupakan aspirasi dari kami melalui reses," kata John
"Prosesnya melalui tahapan-tahapan, ada verifikasi dari Sekwan sendiri sampai Bappeda dan nanti diteruskan oleh OPD terkait. Kami tidak mengerjakan pokir, kami hanya mengawasi saja," terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menyampaikan apresiasi kepada tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI atas pendampingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Sorong.
Menurutnya, rapat koordinasi tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan.
"Kami sampaikan terima kasih kepada tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI yang telah melakukan pendampingan kepada kami di Kota Sorong," katanya.
"Dalam rapat koordinasi ini kami menyampaikan permasalahan-permasalahan terkait tata kelola pemerintahan hingga tata kelola keuangan, agar pengelolaan keuangan benar-benar dilakukan sesuai visi dan misi sehingga menyentuh masyarakat," ujar Septinus.
Ia menambahkan, kegiatan supervisi dan monitoring KPK menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
"Jadi tidak boleh keluar dari aturan. Segala sesuatu yang kita kerjakan demi kesejahteraan masyarakat. Ini yang menjadi substansi rapat koordinasi ini. Setelahnya tentu ada perbaikan-perbaikan," jelas Septinus.
"Kita diarahkan oleh KPK RI supaya mekanisme atau proses-proses itu perlu diperbaiki, terkait dengan pemberian dan juga hal-hal lainnya. Jadi kita transparan, kita terbuka menyampaikan apa yang kita lakukan, kemudian melakukan perbaikan ke depan," tandasnya.(*)
