KETIK, HALMAHERA SELATAN – Polemik lahan yang kembali dipersoalkan oleh warga Desa Soligi, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan (Halsel), dinilai sudah tidak lagi memiliki dasar sengketa.
Ketua DPD KNPI Halsel, Sefnat Tagaku, menegaskan persoalan itu sebelumnya telah diselesaikan secara tuntas.
Sefnat menyebut, pihaknya mengantongi sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa penyelesaian lahan tersebut sudah pernah dilakukan dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan, termasuk Alimusu, Kepala Desa Kawasi Arifin Saroa, serta pihak perusahaan.
"Jadi kami mengantongi sejumlah bukti kuat, bahwa lahan yang dipersoalkan Alimusu itu sudah diselesaikan oleh Pihak Harita. Proses penyelesaiannya melibatkan Alimusu dan Arifin Saroa, bahkan Alimusu telah sama-sama bersepakat dan beliau pun telah menerima hasil transaksi atas lahan itu", ucap Sefnat, Jumat 16 April 2026.
Pihak Alimusu dan Arifin Saroa saat bertemu (Foto Sefnat For Ketik.com)
Menurutnya, proses penyelesaian itu tidak berlangsung sekali, melainkan melalui beberapa pertemuan antara pihak-pihak terkait. Rangkaian pertemuan tersebut, kata dia, sekaligus memperjelas bahwa persoalan lahan itu seharusnya sudah tidak lagi menyisakan sengketa, baik antara Alimusu dan Arifin Saroa maupun dengan pihak perusahaan.
“Jadi ini bukan lagi sengketa aktif. Semua proses sudah diselesaikan sebelumnya,” tegasnya.
KNPI Halsel juga menyoroti kembali mencuatnya isu lama tersebut di tengah masyarakat. Organisasi kepemudaan itu menduga ada kepentingan tertentu yang ikut mendorong persoalan yang disebut telah selesai itu kembali diangkat ke ruang publik.
Sefnat menilai, situasi tersebut berpotensi memicu kegaduhan sosial bila tidak segera ditangani secara tepat. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum turun tangan untuk menjaga situasi tetap kondusif dan mencegah konflik di tengah masyarakat.
"Karena itu, kami meminta agar pihak Kepolisian segera menertibkan kegaduhan yang akhir-akhir ini terjadi, sehingga tidak menciptakan konflik diantara masyarakat. Kami menduga ada permainan yang mendorong kepentingan, sehingga persoalan yang sudah diselesaikan pun kembali mencuat", tutup Sefnat.
